Sabtu, 19 Oktober 2019 13:45

Pengelolaan SMA, DPRD Bengkalis Pertanyakan Kewenangan Disdik Riau

DPRD Bengkalis berharap pengelolaan SMA menjadi lebih baik. Ketua dan Komisi IV pertanyakan kewenangan Disdik Riau.

Riauterkini-BENGKALIS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis mempertanyakan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau. Menyusul, pengelolaan SMA merupakan sudah kewenangan pemerintah provinsi.

Pertemuan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau Pekanbaru, tanggal  Pertemuan langsung dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam, Wakil Ketua Komisi IV H. Samsu Dalimonthe alias Samda dan anggota, Jumat (18/10/ 19) kemarin.

Komisi IV yang juga membidangi pendidikan dan bermitra dengan disdik berharap dapat meningkatkan semua program daerah yang berkaitan dengan sekolah baik sarana prasarana, pelajar maupun tenaga pendidik di Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, permasalahan zonasi, penerimaan murid baru, dan syarat-syarat hibah untuk pembangunan SMA berikut rasio pembangunannya. DPRD Bengkalis juga meminta agar Disdik Riau bisa membantu mencari solusi terbaik untuk dunia pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Sehingga permasalahan yang terjadi setiap tahun dapat teratasi.

Ketua DPRD dan rombongan Komisi IV disambut oleh Kepala Bidang SMA (Kabid SMA) Disdik Riau, Hafis T, Koordinator Pengawas, Joyosman, Hendra dan Ridwan.

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Khairul Umam juga meminta Disdik Riau agar dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan wewenang provinsi untuk SMA terutama di Kabupaten Bengkalis.

"Komisi IV yang juga membidangi pendidikan dan bermitra dengan dinas pendidikan berharap bisa membantu dan meningkatkan semua program daerah yang berkaitan dengan sekolah baik sarana prasarana, pelajar maupun tenaga pendidik di Kabupaten Bengkalis," jelasnya.

Kabid SMA Disdik Riau, Hafis T menjelaskan, bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan kebijakan pusat dan rohnya adalah zonasi. Zonasi bertujuan agar ada asas keadilan terhadap kualitas setiap sekolah, tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit, dan siswa tersebar secara rata. Kemudian untuk rasio pembangunan Provinsi menampung sebesar 75% untuk sekolah negeri.

"Jika ingin dibangun sekolah baru dipersilahkan saja, tinggal melakukan hibah tanah ke provinsi dan akan dibantu karena wewenang SMA berada di provinsi," terangnya.

Menanggapi penjelasan Safri tersebut, dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat, Anggota Komisi IV Morison Bationg Sihite menginginkan, agar pengawasan lebih ketat lagi terhadap permasalahan-permasalahan  yang ada di Kabupaten Bengkalis dan dicarikan solusinya, khususnya masalah kepala sekolah, pungli di sekolah dan lainnya.

Ditanggapi oleh pihak Disdik Riau bahwa pengawasan bisa datang dari mana saja, formal maupun non formal. Atas nama masyarakat anggota DPRD bisa melaporkan segala kejadian melalui surat resmi ke provinsi berikut dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan agar nanti bisa diambil tindakan.

Anggota Komisi IV lainnya, H. Zamzami, H. Asmara, Firman, Rahmah Yenny serta Hj. Zahraini, turut mendorong Disdik Riau untuk bersama-sama menjadikan dunia pendidikan di Kabupaten Bengkalis sesuai wewenangnya agar lebih baik.

Ikut dalam pertemuan Kabag Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Bengkalis H. Muhammad Nasir, Ahadi, serta Staf Komisi IV, Yusnelly dan Nuraini.***(dik/rls)




 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang