Pansus DPRD Bengkalis Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Bersama Kemendikbud RI

Matangkan RanperdaPenyelenggaraan Pendidikan, Pansus DPRD Bengkalis bersama dinas terkait konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.

Riauterkini-BENGKALIS- Untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Pansus DPRD Bengkalis bersama dinas terkait konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), pada Kamis (18/7/19) kemarin.

Rombongan Pansus yang dipimpin Sofyan, S.Pd.I diterima Indri Harlina, dari pihak Kemendikbud RI. Mengawali pertemuan, Sofyan sebagai ketua Pansus menyampaikan, semangat Ranperda ini adalah untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan pendidikan yang selama ini terjadi di Bengkalis. Oleh karena itu, Pansus DPRD Bengkalis mengharapkan solusi dari pihak Kemendikbud RI untuk menyempurnakan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini.

Poin-poin penting yang ingin dimasukkan ke dalam Ranperda ini antara lain mengenai bantuan pemerintah daerah (Pemda) terhadap perguruan tinggi dan sekolah agama, aturan mengenai pungutan liar (Pungli), dan aturan terkait sistem zonasi yang menjadi polemik di tengah masyarakat akhir-akhir ini.

Menanggapi maksud dan tujuan Pansus DPRD Bengkalis, Indri Harlina mengatakan, untuk pendidikan perguruan tinggi merupakan kewenangan Pemda untuk mengatur dan menerapkan kebijakan tetapi tetap harus berdasarkan acuan peraturan yang telah dibuat oleh K kementerian, begitupun dengan pendidikan agama.

Indri menegaskan, di dalam Permendikbud sudah diatur terkait masalah Pungli. Ada poin di Permendikbud menjelaskan yang diperbolehkan dilakukan oleh komite sekolah adalah sumbangan pendidikan yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sedangkan pungutan yang sifatnya mengikat dan ditentukan baik jumlah atau waktunya dilarang untuk dilakukan.

"Orang tua dipersilahkan untuk memberikan sumbangan terhadap kegiatan yang dilakukan sekolah, tanpa ditentukan waktu maupun jumlah sumbangannya. Namun terkait Pungli harus benar-benar dilakukan investigasi apakah benar terjadi pungutan di sekolah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari berbagai pihak," ungkap Indri.

Terkait zonasi, Ketua Pansus Sofyan bersama anggota mengusulkan perlu dilakukannya evaluasi terhadap sistem yang sekarang sedang berjalan dari tahun 2018-2019 ini. Pemerintah harus mempersiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana yang ada, baru kemudian sistem zonasi ini dapat diterapkan dengan baik dan angka zonasi sebaiknya sebesar 60% dan selebihnya digunakan untuk jalur prestasi dan lain-lain.

"Sangat disayangkan apabila ada anak-anak berprestasi tidak dapat masuk ke sekolah yang sesuai dengan kemampuannya karena terkendala oleh sistem zonasi ini. Dan sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu saja kami anggota DPRD sering menjadi serba salah dalam menyikapinya," tambah Sofyan.

Aspirasi yang disampaikan oleh Pansus diterima oleh Kemendikbud RI yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi kedepannya. Selain itu, Kemendikbud juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Bengkalis yang telah berinisiatif untuk merancang Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini.***(dik/rls)

Foto : Kegiatan Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Bengkalis konsultasi ke Kemendikbud RI.