Jum’at, 17 Mei 2019 09:18

Satu-satunya di Riau,
Bengkalis Aplikasikan Replanting Pola Swadaya Kebun Sawit Rakyat 

Kabupaten Bengkalis menjadi yang pertama dan satu-satunya di Riau. Sukses terapkan peremajaan pola swadaya kebun sawit rakyat.

Riauterkini-BENGKALIS- Tanaman kelapa sawit milik pekebun yang ditanam pada awal pengembangan kelapa sawit dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1990-an, saat ini telah melampaui nilai ekonomisnya. Umur ekonomis tanaman kelapa sawit adalah sekitar 25 tahun, tanaman kelapa sawit yang melewati umur ekonomis harus segera diremajakan atau replantinguntuk memperbaiki produktifitas yang menurun tajam. 

Bahwa standar produktifitas yang dapat dijadikan patokan masa peremajaan adalah sekitar 10 ton Tandan Buah Segar (TBS)/hektar/tahun. Hal ini juga dapat disebabkan tanaman swadaya yang menggunakan benih tidak unggul (illegitim) meskipun belum memasuki umur 25 tahun. Selain produktifitas, efektivitas panen dan kerapatan tanaman menjadi pertimbangan lain dalam penentuan dalam masa peremajaan. Efektivitas panen akan rendah apabila ketinggian pohon kelapa sawit melebihi 12 meter. Selain itu, peremajaan perlu dilakukan apabila kerapatan tanaman, <80 pohon/hektar.

Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada Pasal 93 UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61/2015 Jo Perpres Nomor 24/2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan perundangan tersebut, selain menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terlaksana dan tepat sasaran. Kemudian Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 7/2019 dan masih menunggu pedoman umum dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan.

Semakin berkembangnya pola, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Pertanian (Distan) mengusulkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kemudian diubah menjadi Peremajaan Sawit Pekebun (PSP) atau dengan replanting secara swadaya. Dan pola ini, untuk di Provinsi Riau, satu-satunya diterpakan hanya di Kabupaten Bengkalis. Dengan tujuan, meningkatkan kualitas dan produktivitas TBS kelapa sawit, serta mendongkrak perekonomian masyarakat sebagai pemilik kebun kelapa sawit. 

Program ini sudah diperkenalkan atau diluncurkan sejak Mei 2018 silam oleh Presiden RI Joko Widodo di Kelurahan Bagan Batu, Rokan Hilir (Rohil). Menindaklanjuti program PSR atau PSP tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bengkalis, Supardi, S.Sos, MH menandatangani Perjanjian Swakelola dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan RI beberapa waktu yang lalu.

"Sebelumnya program ini kita sebut sebagai PSR kemudian berubah namanya menjadi PSP tapi tetap kegiatannya replanting. Untuk yang swadaya hanya Kabupaten Bengkalis kalau plasma sudah banyak. Program PSP ini juga akan terus dilakukan sosialisasi ke masyarakat dan dijadwalkan selepas Lebaran Idul Fitri 2019 nanti. Sebelumnya juga sudah dilakukan sosialisasi pada tahun anggaran 2018 lalu," ungkap Plt. Kepala Distan Kabupaten Bengkalis Supardi, S.Sos, MH melalui Kepala Bidang Perkebunan, Rusmadi.

Dijelaskan Rusmadi, tahun anggaran 2019 ini, Kabupaten Bengkalis mendapat target PSR atau PSP sebanyak 2.102 hektar. Tahun 2018 lalu ditarget 1.691 hektar, dan dibenahi lagi. Tahun 2019 target 2.102 hektar, merupakan gabungan dengan target 2018 lalu. Usulan target 2018 lalu diakui Rusmasi tidak terealisasi karena ada kendala setelah proses verifikasi pada titik koordinat atau poligon. Dan 2018 berkas belum memenuhi syarat karena masih ada yang beranggapan pola ke plasma, padahal Bengkalis sifatnya swadaya. 


"Satu kelompok bisa puluhan persil dan harus didatangi satu persatu atau lahan sifatnya hiterogen bukan homogen (satu kawasan saja, red). Dan ini juga kendala yang harus kita dihadapi," katanya ketika didampingi Azimi, salah seorang staf teknis Bidang Perkebunan.

Dilanjutkan Rusmadi, tahun 2019 saat ini proses pengusulan ada 7 kelompok tani dalam pengelolaan swadaya, yaitu di Kecamatan Bukit Batu adalah Kelompok Tani Sumber Rezeki, Kelompok Tani Abadi, Kelompok Tani Tumbuh Kembang, selanjutnya di Kecamatan Bandar Laksamana diusulkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berkat Bersama, Kelompok Tani Rindang Alam, Kelompok Tani Leban Lestari dan Kecamatan Siak Kecil adalah Kelompok Tani Yusuf Makmur.  Sementara itu yang belum diusulkan Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir. Distan Kabupaten Bengkalis memproses tiga kecamatan, dan data ini sejak tahun 2018 lalu, karena hasil verifikasi masih perlu perbaikan-perbaikan, seperti titik koordinat dan diusulkan lagi tahun 2019 ini, dengan luas lahan 2018 lalu ada sekitar 913 hektar. Verifikasi pengambilan peta dilakukan dan sekarang luas lahan lebih kurang seluruhnya menjadi 600 hektar dan masih terus diverifikasi, sedangkan untuk kelompok taninya tidak berubah. 
"Ada 7 kelompok tani yang diusulkan sedang dalam proses entri data," sebutnya.

Syarat bisa bergabung dengan swadaya PSP ini disampaikan Rusmadi, antara lain, petani adalah pekebun kelapa sawit, kemudian memiliki umur tanaman kelapa sawit di atas 25 tahun, kemudian produktivitas dari kelapa sawit di bawah 10 ton/hektar/tahun diatas umur 7 tahun. Selanjutnya, bibit yang ditanam merupakan bibit yang tidak unggul atau tidak memiliki sertifikat, atau menggunakan bibit dari marilis (tak asli), dan wajib tumbang serempak, misalnya menanamnya sekarang tetapi menumbangkan pohon yang lama kemudian dan tak kalah penting adalah bahwa lokasi perkebunan tidak berada dalam kawasan hutan negara.

Syarat mengusulkannya boleh melalui kelompok tani, Gapoktan, atau koperasi yang berbadan hukum. Cara mengusulkannya satu kelompok tani boleh mengusulkan lahannya minimal 50 hektar dan maksimal 250 hektar berada dalam radius 10 kilometer (Km), jadi bisa saja berpencar-pencar kebunnya tapi minimal harus mengusulkan 50 hektar atau maksimal 250 hektar. Dan bagi warga di luar Provinsi Riau tidak bisa bergabung, uang yang diperoleh dalam Rp25 juta/hektar/tahun dan kegiatan harus berjalan selama sekurang-kurangnya 4 tahun. Jadi kegiatan 4 tahun itu, dana Rp25 juta itu tidak cukup karena paling hanya bisa untuk steking, pembuatan parit-paritnya, penanaman, pembibitan, dan RAB akan dibuat oleh masing-masing kelompok dan diperkirakan mencapai Rp60 juta.

"Nah ini kan kekurangan dana, dana akan dijaminkan ke bank agar bisa membantu dana selanjutnya melalui sistem kredit dan angsuran bisa dilakukan setelah tahun keempat karena sudah masa panen," terangnya.

Adanya program PSR atau PSP ini ada beberapa kelebihan atau nilai plus yang bisa diraih oleh petani kelapa sawit.  Petani akan tertolong dengan penyajian modal, kemudian memudahkan akses untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementan RI dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Dan jika sudah memperoleh sertifikat artinya sudah clear and clean bahan baku tidak lagi berada di kawasan hutan, pengelolaan, TBS kualitas bagus, serta memenuhi salah satu syarat yang dibutuhkan oleh eksportir atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk dijadikan bahan baku. 

Dan, nanti jika petani sudah bergabung dalam ISPO, bisa dilinkkan ke PKS, jadi penjualan TBS  tidak bermasalah lagi karena umurnya sudah rata dikelola oleh kelompok, selain itu juga termasuk teknik menanamnya sudah diakui sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kemudian dengan sudah bergabungnya ke ISPO maka harga TBS juga akan sangat berpengaruh dan menguntungkan petani, disebabkan sudah adanya jaminan dari PKS terdekat. Kalau bibitnya unggul jelas kualitas kelapa sawit akan bagus dan nilai jual akan tinggi, kemudian PKS juga tidak membeli TBS di kawasan hutan.

"Karena kedepan pemerintah akan juga menerapkan kebijakan, bahwa TBS untuk PKS menghasilkan CPO harus bersertifikat. Jadi sebelum kebijakan itu berjalan, program PSR atau PSP seharusnya sudah dilakukan petani hingga memperoleh sertifikat dari ISPO," imbaunya.

Memang ada minusnya atau kekurangan pola swadaya PSR atau PSP ini ditambahkan Rusmadi, yaitu empat tahun pertama pelaksanaan program. Karena disebabkan penghasilan biasa, misalnya Rp300 ribu/hektar menjadi berkurang atau hilang.

"Tetapi, kalau tidak masuk dalam program ini maka kedepan kualitas TBS dan harga tidak akan berubah. Program PSR atau PSP ini masih terus kita lakukan sosialisasi ke masyarakat," tambahnya.***(dik/advertorial)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang