Riauterkini - PEKANBARU — Komitmen memperkuat perlindungan lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mendapat dukungan Fraksi PAN Plus DPRD Provinsi Riau. Hal itu mengemuka saat Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau menyambangi Fraksi PAN Plus, Selasa (6/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi agenda keenam KMS Riau ke fraksi-fraksi DPRD Riau dalam rangka mendorong pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau. Rombongan KMS Riau dipimpin Johny Setiawan Mundung dari Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa bersama Sukarno alias Kiki dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Riau (LPESM).

Ketua Fraksi PAN Plus, Diski, menyambut baik kedatangan KMS Riau. Dalam dialog tersebut, Diski bahkan mengisahkan pengalaman masa remajanya ketika warga XIII Koto Kampar harus dipindahkan akibat pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang. Ia mengenang perubahan kawasan hutan dan kampung halaman yang kemudian ditenggelamkan untuk kepentingan pembangunan proyek tersebut.

Dalam pertemuan itu, Diski didampingi Anggota Fraksi PAN Plus Mohammad Fadel Variza, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Riau DR. Fendri Jaswir, M.P., serta Tenaga Ahli Fraksi, Doni. Dari hasil dialog, Fraksi PAN Plus menyatakan dukungan terhadap pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau.

Fraksi PAN Plus juga mengutus tiga nama untuk bergabung dalam kaukus tersebut, yakni Diski, Mohammad Fadel Variza dan H. Ikbal Sayuti. Kaukus ini nantinya diarahkan untuk mengawal sejumlah regulasi strategis yang berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat Riau.

Sejumlah agenda legislasi yang menjadi perhatian antara lain Raperda Tata Ruang, Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Mangrove serta Ranperda Pengelolaan Lingkungan Hidup yang adil dan lestari. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen daerah dalam mencegah berbagai ancaman bencana ekologis sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

Anggota Fraksi PAN Plus DPRD Riau, Muhammad Fadel Varizq, menilai penganggaran berbasis ekologi atau ecological budgeting sudah menjadi kebutuhan yang perlu segera diterapkan di Riau. Menurutnya, pembangunan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

"Kita harus merumuskan ekonomi warga berbasis ekologi. Untuk mengambil kebijakan strategis di Provinsi Riau, kami perlu bersinergi dan belajar bersama teman-teman NGO di koalisi ini," ujar Fadel.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Riau, DR. Fendri Jaswir, M.P., memaparkan sejumlah langkah legislasi yang tengah dikawal parlemen. Menurutnya, Bapemperda saat ini memberi perhatian terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan dengan kelestarian alam sekaligus perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Fendri menyebut penguatan Perda Perhutanan Sosial menjadi salah satu bagian dari agenda tersebut. Selain itu, sejumlah Ranperda strategis juga tengah menjadi perhatian, di antaranya Ranperda Mangrove, Ranperda Gender, Ranperda Tanah Ulayat dan Ranperda Perlindungan Petani.

Pertemuan KMS Riau dan Fraksi PAN Plus tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara kelompok masyarakat sipil dan parlemen. Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau diharapkan dapat memperkuat perhatian DPRD Riau terhadap kebijakan pembangunan yang menggabungkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan keberlanjutan ekologis. ***(Dan)