Riauterkini - PEKANBARU - Kerusakan parah Jalan Lintas Bono yang menghubungkan sejumlah desa di Kabupaten Pelalawan kembali menjadi sorotan. Kondisi jalan yang berlumpur dan menyerupai kubangan dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil perkebunan dan mobilitas anak sekolah.

Persoalan tersebut mendorong Aliansi Pemuda Desa Kubangan menggelar aksi unjuk rasa di gerbang Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (10/8/26).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera melakukan perbaikan terhadap ruas Jalan Lintas Bono, khususnya sejumlah titik yang mengalami kerusakan berat.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Ali, meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau tidak sekadar memberikan perhatian, tetapi memastikan penanganan jalan dilakukan secara konkret.

"Khususnya untuk penimbunan Jalan Poros Lintas Bono, Desa Segamai, Desa Gambut Mutiara, Desa Labuhan Bilik, Desa Sungai Emas dan Desa Sukoi dimohonkan agar dapat dilaksanakan dengan segera," tegas Muhammad Ali dalam orasinya.

Massa juga membawa sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kondisi infrastruktur jalan. Mereka menilai kerusakan jalan telah menyulitkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain menghambat mobilitas warga, kondisi jalan yang rusak dan berlumpur juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Hasil perkebunan, terutama kelapa sawit, menjadi sulit diangkut keluar dari desa. Anak-anak sekolah juga ikut terdampak karena harus melewati akses jalan yang kondisinya tidak layak.

Menanggapi tuntutan massa, Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, tegaskan Pemprov Riau telah melakukan pembangunan pada lebih dari 10 kilometer ruas Jalan Lintas Bono.

"Terkait Jalan Lintas Bono, Pemprov Riau sudah mengerjakan lebih dari 10 kilometer, sudah dibangun," ujar Zulfahmi.

Menurutnya, penanganan Jalan Lintas Bono dilakukan secara bertahap. Sebagian ruas bahkan telah mendapatkan pengaspalan menggunakan dana alokasi khusus (DAK). Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyelesaian pengaspalan sekaligus pemeliharaan terhadap ruas jalan yang telah dikerjakan.

Namun, sejumlah titik dengan tingkat kerusakan berat masih menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya ruas Sebekek hingga Desa Segamai yang kondisinya dinilai membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dorong Solusi Cepat

Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti kebijakan Pemkab Pelalawan yang dinilai lebih memprioritaskan pembangunan proyek-proyek yang disebut sebagai proyek mercusuar, salah satunya pembangunan Tugu Bono.

Menurut pendemo, proyek tersebut menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Mereka berharap dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang berada di kawasan Pelalawan dapat diarahkan untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan masyarakat.

Namun, Zulfahmi enggan menanggapi persoalan tersebut karena menurutnya hal itu bukan merupakan kewenangan Pemprov Riau.

"Kita fokus pada penanganan jalannya," kata Zulfahmi.

Ia menegaskan, perbaikan Jalan Lintas Bono merupakan komitmen jangka panjang pemerintah. Namun, dalam waktu dekat, pemerintah tetap berupaya memastikan jalan dapat kembali fungsional sehingga aktivitas masyarakat tidak terhambat.

Menurutnya, penanganan jalan tidak bisa dilakukan secara sporadis. Perbaikan akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari membuat akses jalan kembali fungsional hingga peningkatan kualitas melalui pengaspalan.

"Yang paling penting dalam waktu dekat jalan bisa fungsional. Kemudian secara bertahap kita tingkatkan sampai pengaspalan," jelasnya.

Sebagai langkah cepat, Pemprov Riau berencana memanggil Pemkab Pelalawan dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan Jalan Lintas Bono.

Direncanakan dari pertemuan itu akan membahas kemungkinan pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk membantu menangani kondisi jalan yang saat ini dikeluhkan masyarakat.

Zulfahmi menilai, semenisasi dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek yang lebih memungkinkan dibandingkan harus menunggu seluruh proses peningkatan jalan hingga pengaspalan selesai.

"Untuk solusi cepat, kita akan panggil Pemkab Pelalawan dan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Kita akan dorong agar CSR bisa digunakan untuk membantu semenisasi," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat menjaga akses masyarakat tetap terbuka sembari menunggu penanganan permanen oleh pemerintah.

Pemprov Riau, kata Zulfahmi, tetap berkomitmen meningkatkan kualitas Jalan Lintas Bono hingga memenuhi standar yang lebih baik. Infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses penghubung antardesa sekaligus jalur utama masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, perbaikan jalan diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan mobilitas warga, tetapi juga memperlancar distribusi hasil perkebunan dan aktivitas pendidikan masyarakat di kawasan tersebut. ***(mok)