Riauterkini-BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan yang disampaikan tujuh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH saat menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Tujuh Fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Selasa (23/6/26) pekan lalu.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 24 anggota DPRD bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam penyampaiannya, Ersan mengapresiasi dukungan, kritik, dan saran dari kalangan legislatif yang dinilai menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

"Masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Bengkalis akan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, melengkapi basis data wajib pajak, serta memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan dan pembayaran.

"Kami akan terus mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah agar kapasitas fiskal semakin kuat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal," kata Ersan.

Di sektor BUMD, pemerintah menargetkan peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan unit usaha yang memiliki daya saing.

"Kami ingin BUMD benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah," tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan dasar lainnya. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta percepatan pembangunan hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Bengkalis akan terus memperkuat sistem perencanaan anggaran, pengelolaan kas, dan penentuan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan APBD semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada kesempatan itu, Ersan juga menyampaikan rasa syukur atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

"Predikat WTP bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis," pungkasnya.***(dk/rls)