Riauterkini-SIAK - Proyek galangan kapal senilai Rp300 miliar di Kawasan Industri Tanjung Buton, Siak, yang digadang-gadang menyerap 200 tenaga kerja, kini dihentikan sementara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Padahal, proyek tersebut baru saja diresmikan Bupati Siak Afni pada 20 April lalu.

Penghentian dilakukan karena perusahaan pengelola, PT Mitra Nusantara Sejati dan PT Tanjung Fajar Dinamika Indonesia, terbukti membangun fasilitas di ruang laut seluas total 6.000 meter persegi tanpa mengantongi izin PKKPRL.

Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan setiap pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut demi menjaga ekosistem pesisir.

“Kami mendukung investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, seluruh aktivitas harus sesuai ketentuan,” tegas Pung, Senin, (22/6/26).

Tindakan penyegelan Kamis, 18 Juni, merupakan hasil patroli Kapal Pengawas KP HIU 01. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, merinci PT MNS dan PT TFDI masing-masing membangun di atas laut seluas 3.000 m² tanpa izin.

Di area PT MNS, segel dipasang di dua titik: area pembangunan slipway dan dermaga hasil timbunan. Di PT TFDI, penyegelan dilakukan pada empat titik di terminal khusus perusahaan.

Sumono menyebut langkah ini sesuai PP No. 21/2021 dan Permen KP No. 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Kedua perusahaan disebut kooperatif dan berjanji segera mengurus perizinan.

Proyek galangan kapal ini sebelumnya diharapkan jadi motor penggerak ekonomi lokal karena nilai investasinya besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun aktivitasnya kini terhenti sampai seluruh izin dipenuhi.

KKP menyatakan akan terus mengawasi pemanfaatan ruang laut agar tata kelolanya tertib, legal, dan berkelanjutan.***(Adji)