Riauterkini-PELALAWAN — Tokoh masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan, Nazaruddin Arnazh, S.IP, mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan PT Serikat Putra.

Desakan ini muncul menyusul pernyataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pelalawan terkait telah dikeluarkannya sanksi paksaan pemerintah terhadap perusahaan tersebut.

Nazaruddin yang akrab disapa Nazzar Arnazh menilai penegakan sanksi yang berjalan saat ini masih terbatas pada dugaan pelanggaran di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah dugaan pelanggaran lain yang belum ditindaklanjuti secara tegas.

“Pelanggaran berat lain belum disentuh. Misalnya lokasi pabrik yang diduga berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga. Ini jelas berkaitan dengan tata ruang dan AMDAL,” ujar Nazzar Arnazh, Rabu (17/6/2026).

Ia juga menyoroti proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Serikat Putra yang dinilai tidak transparan. Salah satu yang dipersoalkan adalah dugaan minimnya pelibatan masyarakat dalam konsultasi publik AMDAL, terutama warga yang terdampak langsung.

Selain itu, Nazzar turut menyinggung hubungan perusahaan dengan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tuntut Kemitraan (FMTK). Ia menilai terdapat sejumlah komitmen yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu bersikap tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan yang dimiliki perusahaan tersebut.

“Jika terbukti ada pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan, pencabutan izin harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pencabutan izin PT Serikat Putra tersebut.***(ang)