Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi sekolah. Pada tahun 2026, Riau menargetkan lebih dari 900 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan dapat direvitalisasi melalui dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan delegasi Provinsi Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dengan jajaran Kemendikdasmen RI di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (13/5/26).

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul, serta perwakilan Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, Syahrial mengatakan pada tahun 2025 lalu terdapat 439 sekolah di Riau yang direvitalisasi, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.

“Untuk tingkat SMA ada 45 sekolah yang direvitalisasi dan 45 SMK. Selain itu juga ada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kemuning, Indragiri Hilir serta USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam, Rokan Hulu,”kata Sekdaprov.

Ia menambahkan, secara nasional pada 2025 terdapat sekitar 16 ribu sekolah yang direvitalisasi oleh Kemendikdasmen. Sementara pada 2026, pemerintah pusat menargetkan revitalisasi mencapai 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden RI.

“Untuk Riau diharapkan jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu. Jika tahun 2025 ada 439 sekolah, maka tahun 2026 diharapkan bisa mencapai lebih dari 900 sekolah,” jelasnya.

Saat ini, untuk jenjang SMA pada 2026 sudah terdapat 76 sekolah yang masuk dalam sistem usulan revitalisasi dan 33 SMK. Selain itu juga diusulkan pembangunan enam USB SMA baru.

Selain revitalisasi, Riau juga mengusulkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di beberapa daerah, yakni Pekanbaru, Indragiri Hilir, Siak dan Kepulauan Meranti.

Lebih lanjut Sekda juga menjelaskan, pihak Kemendikdasmen telah melakukan verifikasi lapangan dan hasil persetujuan pembangunan SNT dijadwalkan diumumkan pada 18 Mei 2026.

“Riau berharap seluruh usulan yang diajukan dapat disetujui,” paparnya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas persoalan 17 sekolah SMA dan SMK di Riau yang berdiri di atas tanah negara eks Caltex/Chevron yang kini berada di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Rokan. Status lahan yang masih pinjam pakai membuat sekolah-sekolah tersebut belum bisa memperoleh program revitalisasi karena belum memiliki sertifikat.

Namun, hasil pertemuan menyebutkan Kemendikdasmen akan mencari solusi agar sekolah-sekolah tersebut tetap bisa mendapatkan bantuan revitalisasi dengan syarat adanya surat pernyataan dari pihak PHR yang mengizinkan revitalisasi dilakukan.

Selain infrastruktur, pemerintah pusat juga melanjutkan program digitalisasi sekolah. Jika pada 2025 setiap sekolah telah menerima satu perangkat Smart Board atau Interactive Flat Panel (IFP), maka pada 2026 setiap sekolah direncanakan kembali mendapat tambahan tiga perangkat IFP. “Dengan tambahan perangkat ini diharapkan sistem pembelajaran di sekolah semakin digital, interaktif dan mendalam,” ujar Syahrial.

Terkait guru honorer atau guru non-ASN, Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar dan memperoleh hak-haknya. Sekolah juga diperbolehkan menggunakan maksimal 20 persen dana BOS untuk honor guru non-ASN. Selain itu, Kemendikdasmen mendorong agar guru non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK.

Dalam aspek pengawasan, Kemendikdasmen menegaskan bahwa jika muncul persoalan hukum terkait program revitalisasi maupun penggunaan dana BOS, penyelesaian terlebih dahulu dilakukan melalui APIP. Penanganan oleh aparat penegak hukum disebut sebagai langkah terakhir.

“Pihak sekolah dan guru harus mendapatkan perlindungan agar tidak takut menjalankan program revitalisasi maupun penggunaan BOS, serta tidak boleh ada kriminalisasi,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekdaprov Riau turut didampingi sejumlah kepala daerah dan pejabat pendidikan, di antaranya Bupati Siak Afni Zulkifli, Kepala BPMP Riau Nilam Suri, jajaran pemerintah kabupaten/kota serta pejabat Dinas Pendidikan dari berbagai daerah di Riau.***(mok)