Riauterkini - BENGKALIS - Upaya Ramlan Simanjuntak memperjuangkan hak atas lahan sawit yang diklaim miliknya di Kabupaten Bengkalis, Riau, hingga kini belum menemui kepastian hukum. Sejak 2019, sedikitnya lima laporan polisi yang ia ajukan terkait dugaan sengketa dan kerusakan lahan masih berproses, bahkan sebagian dihentikan penyidikannya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Ramlan mengaku membeli lahan tersebut pada 2007 dari Edi, yang dibuktikan dengan surat Nomor 567/SKBS/TS/XI/2007. Transaksi itu, menurutnya, dilengkapi dengan pelunasan pada 2011 serta kwitansi dan surat pernyataan serah terima lahan.

Namun beberapa waktu kemudian, muncul pihak lain bernama Mahmoed yang mengklaim sebagai pemilik lahan dimaksud. Klaim tersebut kemudian memicu sengketa antara kedua pihak. Ramlan menyebut, hingga 2013 telah dilakukan sedikitnya empat kali mediasi, namun belum menghasilkan kesepakatan.

Ramlan juga menyatakan bahwa dalam proses mediasi tersebut, ia belum memperoleh dokumen yang menurutnya dapat menunjukkan kepemilikan sah dari pihak yang mengklaim lahan tersebut. Meski demikian, klaim kepemilikan dari masing-masing pihak tetap berlanjut.

Perselisihan kembali mencuat pada 22 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu, Ramlan mengaku mendapati satu unit alat berat jenis excavator tengah beroperasi di area lahan yang ia klaim miliknya di Jalan Pelita Ujung, Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Mandau, Bengkalis.

Menurut pengakuannya, aktivitas alat berat tersebut meliputi pembuatan kanal serta penumbangan sejumlah pohon kelapa sawit di lokasi. Ramlan kemudian mendatangi operator alat berat dan meminta agar kegiatan tersebut dihentikan.

Tak lama berselang, pihak yang disebut Ramlan sebagai Mahmoed bersama seorang lainnya datang ke lokasi. Ramlan menuturkan sempat terjadi perbedaan pendapat di lapangan terkait aktivitas tersebut. Ia menyebut, kegiatan alat berat tetap berlanjut.

Untuk menghindari konflik lebih lanjut, Ramlan memilih meninggalkan lokasi. Selanjutnya, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pinggir sebagai dugaan peristiwa yang merugikan dirinya.

Sejak saat itu, Ramlan menempuh jalur hukum dengan mengajukan sejumlah laporan polisi di berbagai tingkatan. Tercatat, terdapat lima laporan yang diajukan dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.

Kuasa hukum Ramlan, Doni Erianto, menyampaikan bahwa dari lima laporan tersebut, dua di antaranya dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan perkara.

Doni menilai keputusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan bukti yang telah disampaikan pihaknya.

“Klien kami telah menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk bukti kepemilikan lahan, dokumentasi kondisi tanaman, serta keterangan yang dihimpun dari pihak pekerja di lapangan,” ujar Doni via pesan online, Rabu (6/5/2026).

Ia juga menyebut terdapat dugaan penggunaan alat berat dalam aktivitas di lahan tersebut yang menurutnya perlu didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan.

Selain itu, pihaknya meminta agar seluruh informasi dan dugaan yang telah disampaikan dapat ditelaah secara menyeluruh dan objektif oleh aparat penegak hukum.

Sebagai langkah lanjutan, Doni mengatakan pihaknya berencana mengajukan permohonan kepada Kepolisian Daerah Riau untuk dilakukan gelar perkara khusus terhadap laporan yang telah dihentikan.

Ia berharap seluruh laporan yang diajukan kliennya dapat memperoleh kejelasan proses hukum, serta ditangani secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hingga saat ini, kami masih menunggu kepastian hukum atas laporan-laporan tersebut,” katanya.

Kapolres Bengkalis, AKBP Fahrian Saleh Siregar saat dikonfirmasi, membenarkan adanya laporan dari warga Desa Tasik Serai tersebut. Ia mengaku, pihaknya masih melakukan pemeriksaan berkas atas laporan dari warga tersebut.

"Ya, benar. Memang dua kasus yang dilaporkan sudah dihentikan. Saat ini kami masih mendalami laporan terkait pengrusakan dan dugaan pengancaman," jelasnya, Kamis (7/5/2026).

Fahrian mengatakan, meski kasusnya sudah lama tetapi akan tetap ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, pihak Polres Bengkalis akan tetap memproses semua laporan masyarakat. "Terkait penyerobotan lahan coba wartawan tanya ke pengacaranya , bagaimana status lahan tersebut. Di mana lahan itu masuk dalam kawasan hutan dan nanti akan sama-sama kita buktikan kebenarannya setelah proses penyidikan ini berjalan," tegasnya. **(Rls)