Riauterkini - BANGKINANG – DPRD Kabupaten Kampar melalui Panitia Khusus (Pansus) I menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2025 dalam rapat paripurna, Senin (20/4/2026).

Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar dinilai telah berjalan dengan baik. Namun demikian, DPRD menegaskan masih terdapat sejumlah capaian yang belum optimal dan memerlukan langkah perbaikan yang lebih terarah.

Ketua Pansus I DPRD Kampar, Ramli, menyampaikan bahwa hasil pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan perlunya penguatan serius pada aspek perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program.

“Kinerja telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan secara lebih terukur agar hasilnya benar-benar optimal dan dirasakan masyarakat,” ujar Ramli Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kampar.

DPRD menilai bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah daerah perlu menjadi perhatian utama, khususnya dalam kegiatan strategis dan pelayanan publik.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan penting. DPRD mendorong langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan untuk menekan angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kebutuhan organisasi juga dinilai perlu diperkuat agar mendukung efektivitas kinerja OPD. Di sisi lain, inovasi pelayanan publik seperti layanan jemput bola diharapkan tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten di lapangan.

Dalam laporannya, Pansus DPRD juga menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran, peningkatan kualitas layanan di seluruh OPD, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih berkontribusi terhadap pembangunan dan pendapatan daerah.

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi DPRD dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan.

“Kami menyambut baik rekomendasi ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan, agar pelaksanaan program pembangunan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh OPD dan BUMD harus terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar, Pj Sekretaris Daerah, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Momentum ini diharapkan menjadi penguatan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***(Dan)