Riauterkini-BENGKALIS- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis, Djamaluddin, mengingatkan seluruh kepala sekolah dan kepala taman kanak-kanak (TK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar tidak mudah mempercayai surat yang mengatasnamakan BKPP terkait permintaan data mutasi.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul beredarnya surat palsu berkop BKPP bernomor B.400.1.2/27/BKPP/III/2026 tertanggal 2 Maret 2026, perihal pemberitahuan dan permintaan koordinasi terkait pelaksanaan mutasi serta penataan aparatur di lingkungan sekolah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Kami mendapat laporan ada kepala sekolah maupun TK yang menerima surat dari BKPP tentang permintaan data terkait mutasi. Setelah dicek, surat tersebut dipastikan palsu. Untuk itu kami mengimbau agar tidak mudah percaya,” tegas Djamaluddin, Selasa (3/3/26) siang.

Dalam surat tersebut, penerima diminta melakukan koordinasi langsung dengan Kepala BKPP melalui nomor kontak 0813-1667-477.

Djamaluddin memastikan nomor tersebut bukan kontak resmi dirinya maupun BKPP.

Menindaklanjuti laporan yang masuk, Djamaluddin langsung memerintahkan jajaran BKPP untuk melakukan penelusuran.

Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah kejanggalan yang menguatkan bahwa surat tersebut palsu.

Beberapa kejanggalan di antaranya terdapat pada kop surat yang mencantumkan alamat tidak sesuai, yakni tertulis Jalan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Indonesia. Selain itu, indeks penomoran surat tidak sesuai dengan standar administrasi BKPP.

“Kemudian QR code pada tanda tangan elektronik juga tidak sesuai dan tidak bisa dideteksi. Ini jelas bukan surat resmi dari BKPP,” ujarnya.

Djamaluddin menduga peredaran surat palsu tersebut merupakan bagian dari modus penipuan yang menyasar kepala sekolah dan pengelola TK, dengan memanfaatkan isu mutasi dan penataan aparatur sipil negara (ASN).

Ia mengimbau seluruh kepala sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP yang menerima surat serupa agar segera melaporkannya kepada BKPP maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

“Intinya jangan mudah percaya dan jangan pernah menghubungi nomor yang tertera dalam surat palsu tersebut. Jika menerima, segera koordinasikan dengan BKPP atau Dinas Pendidikan,” tegasnya.

BKPP Kabupaten Bengkalis memastikan seluruh informasi resmi terkait mutasi dan kebijakan kepegawaian hanya disampaikan melalui saluran resmi pemerintah daerah.

Masyarakat dan para tenaga pendidik diharapkan tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.***(dik)