Riauterkini-JAKARTA– Indonesia, ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mengambil langkah penting hari ini dengan peluncuran nasional eTrade Readiness Assessment (eT Ready) sebuah tinjauan strategis komprehensif terhadap ekosistem _e-commerce dan perdagangan digital Indonesia.

Kajian ini merupakan permintaan Pemerintah Indonesia dan dikembangkan bersama Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hasil dari kajian ini menyediakan peta jalan berbasis bukti untuk memajukan e-commerce dan perdagangan digital yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Inisiatif ini terwujud dengan dukungan pemerintah Australia.

Kajian ini juga menguraikan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem e-commerce Indonesia, meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pasar digital regional dan global melalui perluasan akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kajian ini juga mengulas pengembangan pembayaran digital, serta penguatan tata kelola dan koordinasi regulasi.

Dengan nilai sekitar USD 90 miliar pada tahun 2024, ekonomi digital Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga total ekonomi digital ASEAN. Sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan ini, Indonesia menempatkan perdagangan digital sebagai inti strategi pembangunannya, sebagaimana tercermin dalam “Visi Indonesia Emas 2045” untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan berdaya saing global.

“Indonesia menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat menjadi pendorong daya saing dan inklusi secara bersamaan,” ujar Pedro Manuel Moreno, Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD. “_eTrade Readiness Assessment ini mendukung upaya Pemerintah untuk memperkuat koordinasi, memberdayakan UMKM agar dapat mengakses pasar daring, membangun kepercayaan dalam transaksi digital, serta memastikan ekonomi digital Indonesia terus tumbuh secara tangguh dan berkelanjutan.”

Laporan ini merupakan eTrade Readiness Assessment pertama UNCTAD yang dilakukan di negara anggota G20 dan yang pertama mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan lingkungan dalam analisis ekosistem e-commerce dan perdagangan digital, yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan pertumbuhan digital berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hal ini menegaskan kepemimpinan proaktif Indonesia dalam membentuk kebijakan perdagangan digital di negara berkembang maupun negara maju.

eTrade Readiness Assessment memberikan tinjauan menyeluruh terhadap ekosistem e-commerce dan perdagangan digital Indonesia, mencakup koordinasi kebijakan dan kelembagaan, adopsi teknologi dan infrastruktur, partisipasi UMKM, kerangka hukum dan regulasi, pembayaran digital, serta inklusi keuangan.

Laporan ini juga mengintegrasikan isu lintas sektor, termasuk partisipasi perempuan, pemuda, orang dengan disabilitas, pelaku sektor informal, serta komunitas di wilayah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani, untuk memastikan transformasi digital memberikan manfaat bagi semua.

Laporan yang disusun berdasarkan konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan nasional dan regional di seluruh Indonesia, menunjukkan kemajuan yang kuat dalam konektivitas, pembayaran digital, dan platform e-commerce lokal.

Laporan ini juga menawarkan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan koordinasi, memperbaiki logistik dan pengiriman, membangun keterampilan digital dan mempermudah prosedur bagi para pelaku usaha, memperkuat perlindungan data dan keamanan siber, serta memperluas akses pembiayaan dan layanan digital bagi bisnis daring.

“Temuan dalam kajian ini akan membantu mengarahkan upaya Indonesia dalam memperkuat ekosistem e-commerce dan perdagangan digital serta mendorong penyelarasan yang lebih baik, sehingga ekonomi digital Indonesia tumbuh tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih adil, aman, dan tangguh,” ujar Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ditya Agung Nurdianto “Melalui kolaborasi erat dan aksi terkoordinasi dengan UNCTAD serta para pemangku kepentingan nasional, Indonesia berkomitmen untuk memajukan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.”

Acara peluncuran ini mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Diskusi difokuskan pada penerjemahan prioritas nasional ke dalam aksi nyata yang mendukung penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan inklusif di seluruh Indonesia. ***(rls)

Teks foto: Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) bersama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meluncurkan Kajian Perdagangan Digital Indonesia yang membahas ekosistem perdagangan digital Indonesia di Hotel Shangri-La Jakarta (12/2/26). (Credit: Pusat Informasi PBB/Dedy M)