KPK Periksa 10 Saksi Dugaan Kasus TPK Seret Nama Abdul Wahid Riauterkini - PEKANBARU - Hari ini Kamis (12/2/26), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali memeriksa 10 saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) anggaran proyek di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat di dinas terkait hingga menyeret nama Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Kamis (12/2/26).

"Hari ini ada 10 orang dipanggil sebagai saksi untuk memperdalam dugaan kasus TPK di Riau,"" kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Sebanyak 10 orang saksi yang dipanggil tersebut, BS swasta, SJH Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau. IR Kepala Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov Riau.

Kemudian ada juga TS seorang ART, RP PPPK Setdaprov Riau, EY Kadis Pendidikan. Riau, MTI Penelaah Teknis Kebijakan pada Unit Bappeda Riau, MF swasta, LM pengurus rumah tangga serta EMS ASN Provinsi Riau.

Mereka yang dimintai keterangan hari ini, sebagai saksi guna memperdalam dugaan kasus TPK beberapa waktu lalu. Pemeriksaan hari ini juga merupakan lanjutan sehari sebelumnya. Dimana komisi anti rasuah tersebut telah memanggil sejumlah nama penting di Riau.

Mulai dari mulai dari MAR selaku Ajudan Gubernur Riau, Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto, PI selaku Kepala Bappeda Riau, HS dari pihak swasta, TM selaku Tenaga Ahli Gubernur, Syahrial Abdi selaku Sekda Riau dan FK selaku pihak swasta.

Selanjutnya ada FY selaku Sekretaris Dinas PUPR Riau dan TL selaku ASN di Pemprov Riau. Selain itu lima kepala UPT Dinas PUPR berinisial KA, AI, EL, LH, BAS dan RAP.

Semua saksi hadir. Secara umum, materi pemeriksaan terhadap para saksi berkaitan dengan perencanaan dan proses pergeseran anggaran. Selain itu penyidik juga mendalami soal aliran uang terkait peristiwa tertangkap tangan," jelaa Budi.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu juga dalam rangka melengkapi bekas dari kasus Gubernur nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan dan Dani Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.

"Di antaranya itu (melengkapi berkas untuk pelimpahan), untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah didapatkan dari pemeriksaan saksi sebelumnya maupun dari barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan," kata Budi.***(mok)