Riauterkini - PEKANBARU - Pendapatan tahunan hotel Aryaduta mencapai sekitar Rp32 miliar. Sementara manfaat langsung yang dirasakan Pemprov Riau dinilai sangat minim.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Haryanto saat memerima para tokoh masyarakat di kediaman dinasnya Jalan Sisingamingaraja Pekanbaru, Senin (5/1/26).

Hadir di antaranya Saleh Djasit, Wan Abubakar, Mambang Mit, Wan Thamrin Hasyim, Syamsuar. Semuanya merupakan mantan orang nomor satu di Riau pada masanya. Hadir juga Arwin AS mantan Bupati Siak, tokoh adat, budayawan.

"Inilah kita sayangkan. Harusnya Aryaduta ini bisa menjadi salah satu pendongkrak pendapatan daerah untuk Riau. Informasi kita terima pendapatan pertahun Arya Duta mencapai Rp32 miliar," kata Plt Gubri.

Kekecewaan Plt Gubri yang juga mantan Inspektur Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut itu pun tertuju atas kesepakatan kerja sama yang sudah ditanda tangani baru-baru ini bersama PT Lippo Karawaci selaku pengelola Hotel Aryaduta.

Parahnya, kesepakatan PT SPR selaku badan usaha daerah tak pernah melaporkan ke Pemprov Riau, khusunya selama dijabat Plt Gubri SF Hariyanto. Langkah perusahaan berplat merah tersebut dinilai telah mengangkangi Pemprov Riau selaku pemegang saham terbesar.

"Berapa nilainya, apa kesepakatanya saya tidak pernah dikasih tahu. Tahu-tahunya sudah ada kesepakatan," ungkap Hariyanto lagi.

Pada pertemuan ini Hariyanto pun juga mengungkapkan bahwa tingkat hunian Hotel Aryaduta berada di kisaran 69 persen dengan tarif rata-rata sekitar Rp382 ribu per malam. Hal ini menunjukan betapa prospeknya dari sisi bisnis salah satu hotel berbintang di Pekanbaru tersebut.

Meski begitu, Hariyanto pun menyatakan karena kesepakatan sudah ditekan antara PT SPR dan pihak Aryaduta dalam hal ini Lippo Karawaci, maka tidak mungkin lagi dianulir.

"Tak bisa lagi, sudah diteken kerja samanya," ujar Hariyanto.

Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka dan penuh keprihatinan terhadap pengelolaan aset daerah strategis milik Pemprov Riau tersebut. ***(mok)