Riauterkini- PEKANBARU– Dua mantan petinggi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), Rahman Akil dan Debby Riauma Sary, Jum'at (5/12/25) siang diadili di pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Kedua terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan tersebut, diadili atas perkara korupsi pengelolaan keuangan dan proyek kerja sama pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas (migas) Langgak dengan perusahaan asing, Kingswood Capital Limited (KCL), yang merugikan negara sebesar Rp33,29 miliar dan US$3.000.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Yuliana, SH diketahui perbuatan kedua terdakwa itu terjadi tahun 2009 lalu.

Bermula dari pendirian PT SPR Langgak, anak perusahaan PT SPR, tanggal 15 Oktober 2009. Terdakwa Rahman Akil yang menjabat sebagai Direktur Utama, dan Debby Riauma Sary sebagai Direktur Keuangan didakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan proyek kerja sama pengelolaan wilayah kerja migas Langgak dengan KCL.

Alih-alih menguntungkan daerah, kerja sama tersebut justru telah menimbulkan kerugian negara puluhan miliar rupiah. Hal tersebut diketahui hasil audit BPKP yang menemukan adanya penyimpangan besar dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

"Terdakwa Rahman Akil memerintahkan bagian keuangan PT SPR dan PT SPR Langgak untuk mengeluarkan dana tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan menunjuk konsultan keuangan dan hukum tanpa kontrak resmi. Akibatnya, perusahaan dirugikan sekitar Rp13,4 miliar," ucap JPU.

Selain itu, terdakwa Rahman juga merekayasa laporan keuangan agar tampak seolah perusahaan memperoleh laba, padahal mengalami kerugian," sambung JPU.

Dalam perbuatan Rahman ini, terdakwa Debby Riauma Sary juga turut menandatangani pengeluaran kas tanpa dasar yang sah serta merekayasa pencatatan keuangan yang melanggar standar akuntansi.

Dalam proses penyidikan, telah disita uang tunai sebesar Rp5,4 miliar dan memblokir 12 aset bergerak dan tidak bergerak milik kedua terdakwa yang ditaksir mencapai Rp50 miliar.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**(har)