Riauterkini-RENGAT-Pasca penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Dirut dan tujuh staf serta satu orang debitur BPR Indra Arta Perumda milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), atas dugaan tindak pidana korupsi dari tahun 2014 sampai 2024 dengan kerugian sebesar Rp 15 miliar. Sebanyak 131 debitur BPR Indra Arta Inhu terancam penjara, apabila dalam kurun waktu tujuh hari tidak memgembalikan pinjaman yang telah dilakukan.

“Kami berikan kesempatan kepada 131 debitur BPR Indra Arta Inhu untuk mengembalikan pinjaman yang telah dilakukan, dalam kurun waktu tujuh hari terhitung mulai hari ini Jumat 3 Oktober 2025 pinjaman tersebut wajib dikembalikan. Apabila dalam tujuh hari waktu yang telah tetapkan tidak dikembalikan maka ada konsekwensi hukum yang dihadapi. Untuk itu kami memgimbau kepada debitur BPR Indra Arta Inhu yang tunggakan nya macet, agar segera menyelesaikan kewajiban nya dengan melakukan pengembalian,” tegas Kasi Pidsus Inhu Leonard Sarimonang Simalango, S.H, M.H didampingi Kasi Intel Kejari Inhu Hamiko, S.H, M.H, Junat (3/10/25) bertempat di gedung Kejari Inhu.

Tindakan tegas terhadap debitur BPR Indra Arta Inhu sebelumnya telah dilakukan kepada debitur berinisial KH yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan bersama Dirut dan tujuh staf BPR Indra Arta Inhu, dimana terhadap KH telah diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyelesaikan kewajiban nya. Namun yang bersangkutan tidak kooperatif.

“Terhadap KH penyidik telah memberikan waktu untuk mengembalikan tunggakan nya yang macet, namun setelah tujuh hari waktu yang diberikan yang bersangkutan tidak kooperatif,” ungkapnya.

Sementara itu, tim penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Inhu telah melakukan telah melakukan penyitaan uang sejumlah Rp1.082.824,500 (satu milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah di Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta Inhu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024. Uang tersebut merupakan pengembalian dari 17 debitur yang telah di titipkan dalam RPL 092 KN. Rengat No. Bank BRI 654170068422801.

Sebagaimana diketahui, Kejari Inhu telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di BPR Indra Arta dari tahun 2014 sampai 2024 dengan kerugian sebesar Rp 15 miliar. Kesembilan orang yang ditahan setelah ditetapkan tersangka tersebut terdiri dari SA selaku Direktur BPR Indra Arta, AB pejabat eksekutif kredit Perusda Bank BPR Indra Arta, ZAL, KHD, SS, RRP, THP, selaku Account Officer BPR, KHD selaku Account Officer BPR Indra Arta, dan RHS sebagai Teller dan Kasir BPR Indra Arta serta KH selaku debitur.

“Mereka semua kita titipkan selama 20 hari kedepan di Rutan Rengat sesuai SPRINT.Han-816/L.4.12/Fd.1/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025," ujar Kejari Inhu, Windro Tumpal Halomoan Haro Munthe, S.H, M.H, melalui Kasi Intel Kejari Inhu Hamiko, S.H, M.H yang didampingi Kasi Pidsus Inhu Leonard Sarimonang Simalango, S.H, M.H. Kamis (2/10/25).

Para tersangka yang ditahan tersebut secara bersama-sama maupun sendiri telah menyalahgunakan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pencairan uang debitur tidak dilakukan survei serta pemberian kredit di atas nilai agunan.

"Misalnya, pemberian kredit atas nama orang lain. Anggunan berbeda dengan nama debitur dan anggunan yang tidak diikat dengan hak tanggungan dan pemberian kredit terhadap debitur yang bermasalah, pengambilan deposito nasabah tanpa persetujuan nasabah serta tidak dilakukan pengambil alihan agunan terdapat kredit yang berkategori macet dan hapus buku,” jelasnya. ***** (guh)