Riauterkini-PELALAWAN — Upaya penyelesaian konflik lahan antara warga Desa Air Terjun dan PT. Serikat Putra (SP) di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, kembali menemui jalan buntu. Penyebabnya, pihak perusahaan dua kali absen dalam pertemuan mediasi resmi yang dijadwalkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan.

Mediasi tersebut sebelumnya dijadwalkan untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka mencari solusi atas sengketa lahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun dalam dua kesempatan berbeda, PT Serikat Putra tidak hadir, bahkan tanpa memberikan alasan atau keterangan kepada panitia penyelenggara.

Sikap perusahaan tersebut menuai kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah kecamatan dan desa. “Pemerintah Daerah sudah dua kali melayangkan undangan resmi, tapi tidak direspons. Padahal ini menyangkut kepentingan masyarakat yang harus diselesaikan,” ujar Camat Bandar Petalangan, Ramli, S.Pd, M.Pd, saat dikonfirmasi, Jumat (5/9/2025).

Nada serupa juga disampaikan Kepala Desa Air Terjun, Saparudin, yang menyebut absennya pihak perusahaan sebagai bentuk tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan konflik agraria.

“Kalau begini terus, kapan masalahnya selesai? Kami hanya ingin hak kami diakui. Kami kecewa karena perusahaan seakan menghindar,” kata Saparudin.

Konflik lahan antara warga dan PT Serikat Putra telah berlangsung cukup lama dan melibatkan klaim kepemilikan atas sebagian wilayah desa yang disebut telah masuk dalam konsesi perusahaan.

Sebelumnya, pada 10 Juni 2025, semua pihak terkait — termasuk PT Serikat Putra, DPMPTSP, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Pelalawan, serta unsur desa dan kecamatan — telah melakukan pengukuran ulang di lapangan. Namun tindak lanjut dari pengukuran tersebut belum menemui titik terang hingga kini.

Sebagai respons atas ketidakhadiran perusahaan, DPMPTSP Kabupaten Pelalawan disebut tengah mempersiapkan pelimpahan persoalan ini ke Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pelalawan. Tim ini diharapkan dapat memberikan arah penyelesaian konflik yang lebih terstruktur, termasuk membuka ruang bagi penyelesaian berbasis data dan hukum agraria.

Untuk di ketahui, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan terkait 2 kali mangkirnya untuk mediasi.***(ang)