Riauterkini - JAKARTA — Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD pada 15 Agustus 2025 dinilai menjadi bukti komitmen Presiden untuk mewujudkan janji dan program yang pernah disampaikan kepada rakyat.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH. CREL, menilai pidato tersebut realistis, berani, dan berorientasi pada rakyat.

Menurut dia, pidato tidak hanya menyampaikan capaian pemerintah, melainkan juga memberi justifikasi kuat mengapa masyarakat patut optimistis menatap masa depan.

“Pidato ini dapat dibaca sebagai deklarasi nyata bahwa Presiden berkomitmen pada janji dan programnya. Ia menekankan pentingnya kejujuran, keberanian, dan fokus pada kesejahteraan rakyat,” kata Harris di Jakarta, Jumat (15/8/25).

Sementara ⁠Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menilai ada tiga pilar utama dalam pidato Presiden.

Pertama, kejujuran dalam mengakui masalah. Presiden Prabowo secara terbuka menyinggung persoalan besar bangsa, mulai dari praktik korupsi yang merajalela hingga kebocoran kekayaan negara atau net outflow of national wealth yang dapat mengancam stabilitas negara.

“Pengakuan ini justru membangkitkan harapan. Seorang pemimpin yang berani mengakui kekurangan menandakan tekad untuk memperbaikinya bersama-sama,” ujar Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini.

Pilar kedua adalah keberanian dalam mengambil tindakan nyata. Dalam 299 hari pertama pemerintahannya, Presiden melaporkan berhasil mengidentifikasi serta menyelamatkan Rp300 triliun anggaran yang rawan diselewengkan, lalu dialihkan untuk program produktif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, Presiden juga menegaskan komitmen menindak tegas praktik serakahnomics atau pengusaha besar yang menimbun bahan pangan dan merugikan rakyat, dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pijakan.

Pilar ketiga adalah fokus pada kesejahteraan rakyat. Program yang dipaparkan Presiden dinilai langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari surplus produksi beras dan kenaikan harga beli gabah petani, hingga program “Makan Bergizi Gratis” yang telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.



Harris menilai program pendidikan dan sosial yang disebutkan Presiden, seperti pembangunan 100 Sekolah Rakyat, peningkatan kesejahteraan guru, serta renovasi rumah tidak layak huni, menegaskan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil.

“Pidato kenegaraan ini menunjukkan arah yang jelas: membangun bangsa dengan menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Masyarakat beralasan untuk optimis,” kata ⁠Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini.

Harris menambahkan, ajakan Presiden untuk memperkuat persatuan dan gotong royong menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

“Memang semua membutuhkan waktu, tetapi langkah nyata yang sudah ditempuh Presiden membuktikan janjinya bukan sekadar retorika,” ujar Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya ini. ***(rls)