Riauterkinin- PEKANBARU - Buruknya pengelolaan tata keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada 2024 lalu telah diganjar penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

WDP berarti bermakna banyak temuan laporan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi atau harus diperbaiki. Meski begitu ada pihak-pihak yang justru mengkritik, menyalahkan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid yang baru dilantik 20 Februari 2025 lalu.

"Saya inikan dilantik Februari 2025. Berarti urusan saya itu ya 2025. Kalau masalah itu 2024 berarti itukan urusan yang lama-lama," tegas Gubri Wahid, Ahad (8/6/25).

Seperti diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mengungkap sejumlah persoalan yang harus jadi perhatian. Di antaranya prihal utang daerah yang mencapai Rp1,76 triliun. Utang tersebut termasuk kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp40,81 miliar, yang harus dibayarkan kepada kontraktor dan penyedia jasa .pada tahun sebelumnya. Akibat besarnya beban utang tersebut menjadi beban keuangan pemerintahan provinsi 2025 ini.

"Jangan gara-gara orang makan nangka, kita pula kena getahnya. Enggak boleh begitu. Mestinya, kalau dia yang makan nangkanya ya dia yang tanggung getahnya gitu," ungkap Wahid.

Mantan anggota DPR RI ini pun menganalogikan kepada pengkritik yang menurutnya salah alamat tersebut, pemerintahan yang sedang dipimpinya saat ini seperti sedang cuci piring. Dimana piring-piring kotor merupakan peninghalan lama tersebut justru menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskannya saat ini.

"Jangan sering-sering lempar tanggung jawab. Jadi ibaratnya kalau orang pestanya sudah usai, saya bagian cuci piring," ujar Wahid.

Ada pun tindak lanjut hasil BPK RI prrihal WDP, Wahid memastikan sudah memerintahkan kepada jajaran terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan keuangan. Di mana dalam tempo dua bulan paling lambat, temuan dari BPK tersebut sudah wajib dituntaskan.

Wahid sendiri mengaku tak ingin masalah ini berbuntut jadi masalah hukum. Cukuplah penilaian opini WDP dari BPK ini menjadi kado pahit diawal 100 hari kepemimpinanya.

"Saya sudah baca ada sebanyak 153 temuan yang dari keuangan dari kinerja itu ada sekitar 100-an juga 93 kalau nggak salah temuan dari sisi kepatuhan itu ada 93. Ini harus kita tuntaskan dua bulan ke depan," papar Wahid.

Wahid sendri menyatakan tak ingin menyalahkan siapa siapa-siapa. Namum catatan dari BPK tersebut harus segera dituntaskan. Dengan begitu, program kerja untuk membangun Riau pun bisa terwujud. ***(mok)