Riauterkini - PEKANBARU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melakukan penyegelan terhadap sejumlah tempat usaha seperti kafe, restoran, hotel, dan tempat hiburan yang terbukti tidak menyetorkan pajak daerah sebesar 10 persen dari transaksi konsumen. Padahal, pajak tersebut sudah dipungut dari pelanggan.

Plh Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Tengku Deni Muharpan, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

“Pajak tersebut adalah titipan dari masyarakat. Ketika tidak disetorkan ke kas daerah, itu bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga pengkhianatan terhadap amanah publik,” ujarnya, Selasa (3/6).

Menurutnya, setiap transaksi konsumsi di sektor jasa makanan, penginapan, dan hiburan secara otomatis mengandung unsur pajak daerah sebesar 10 persen. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha menunaikan kewajiban tersebut, meskipun tetap memungut pajak dari konsumen.

“Kami tidak sedang mematikan usaha. Ini adalah peringatan keras agar pelaku usaha patuh dan jujur. Pajak yang dibayar masyarakat seharusnya kembali dalam bentuk pembangunan kota, bukan berhenti di kantong pribadi,” tegasnya.

Bapenda menyatakan komitmen kuat untuk terus menjaga integritas sistem pajak daerah dan memastikan setiap rupiah yang menjadi hak masyarakat dikembalikan dalam bentuk layanan publik yang lebih baik.



“Kami akan terus menjaga hak masyarakat, menegakkan keadilan perpajakan, dan mengamankan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan bersama. Ini bentuk tanggung jawab moral dan legal kami,” kata Tengku Deni.

Ia juga mengajak masyarakat aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian atau kecurigaan terkait pajak yang dibayarkan namun tidak disetorkan.

“Kalau anda merasa sudah bayar pajak, tapi melihat kejanggalan, jangan ragu laporkan ke kami. Ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan bersama,” tambahnya.***(Dan)