Riauterkini - TELUKKUANTAN - DPRD Kuansing, menggelar sidang Paripurna Rabu (14/5/2025) dengan tiga agenda sekaligus, penyampaian rekomendasi LKPj 2024, penyampaian hasil reses, penutupan masa sidang kedua.

Sidang Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD H. Juprizal, SE. MSi, dihadiri 25 orang anggota DPRD serta Wakil Bupati H. Muklisin, bersama kepala OPD dilingkungan Pemkab Kuansing.

DPRD Kuansing, melalui Jubir Desta Harianto SSos, menyampaikan beberapa poin rekomendasi terhadap LKPj Bupati Kuansing tahun 2024.

DPRD minta Pemkab Kuansing menyelesaikan kegiatan tunda bayar secepatnya.

Meningkatkan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, PAD khusus DLH melalui pengelolaan sampah, produksi pertanian, perikanan guna mencapai ketahanan pangan.

Pembinaan kepegawaian, pemerataan tenaga kesehatan, guru, proses pengangkatan PPPK, meninjau penugasan guru yang bukan pada tugas pendidikan.

DPRD rekomendasi ini menjadi pertimbangan, agar pembangunan ke depan bisa lebih baik. Sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Kemudian DPRD meminta Pemkab membentuk BUMD, sehingga aset daerah yang ada bisa dikelola dengan maksimal. Pembentukan BUMD diharapkan bisa rampung tahun 2025 ini.

Dinas PUPR, dalam pelaksanaan pembangunan diminta sesuai perencanaan yang matang, pengawasan yang efektif dan efisien.

Pembentukan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan sehingga anak dan perempuan aman dari tindak kekerasan. Penyediaan ruangan penanganan pasien TBC di RSUD Telukkuantan, penanganan stunting sehingga kedepan tidak lagi ditemukan.

Bagian Kesra Setda Kuansing, diminta menyaring penerima beasiswsa karena masih ditemukan anak dari keluarga yang mampu.

Rekomendasi ini, Wakil Bupati Kuansing H. Muklisin, berterimakasih atas masukan dan koreksi yang disampaikan DPRD Kuansing pada Pemkab.

"Rekomendasi ini akan menjadi acuan untuk lebih baik pada tahun berikutnya," ujar Mukhlisin, kepada wartawan.*** (Jok)