Riauterkini-JAKARTA- Bupati Bengkalis Kasmarni bertemu langsung dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Didit Herdiawan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/5/25).

Dalam pertemuan ini Bupati Kasmarni menyampaikan 3 usulan yang menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis.

"Terdapat tiga fokus utama yang krusial menurut kami, yakni Pengelolaan tambak udang di kawasan mangrove. Pengembangan Perikanan Tangkap dan Permasalahan nelayan Bengkalis yang ditangkap oleh aparat keamanan Malaysia," ungkapnya.

Soal pengelolaan tambak udang, Bupati menjelaskan, Pemkab Bengkalis berkomitmen  mendorong budidaya udang. Namun, seiring meningkatnya aktivitas tambak udang, muncul tantangan terhadap ketersediaan lahan budidaya dan keberlanjutan lingkungan, khususnya kawasan mangrove.

"Kebutuhan Daerah saat ini adalah, pendampingan teknis dan kebijakan dari KKP terkait pengelolaan tambak udang berkelanjutan di kawasan mangrove. Kemudian, pelaksanaan restorasi mangrove terpadu dan penguatan kapasitas petambak lokal, serta mohon fasilitasi penyelesaian lahan budidaya yang berada dalam kawasan hutan," jelasnya.

Untuk pengembangan perikanan tangkap, kendala yang dihadapi nelayan lokal adalah keterbatasan armada, alat tangkap yang ramah lingkungan, serta akses terhadap pelabuhan dan pasar.

"Yang kami butuhkan saat ini adalah bantuan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan lokal. Sarana pelatihan dan peningkatan keterampilan nelayan. Pembangunan pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai sandar kapal dan bongkar muat hasil tangkapan dari nelayan, serta pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di wilayah pesisir  sebagai pusat kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan secara terintegrasi, baik dari aspek produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran," paparnya.

Bupati Kasmarni juga menyoroti soal nelayan Bengkalis yang ditangkap aparat keamanan Malaysia. Beberapa kasus penangkapan nelayan Bengkalis oleh aparat keamanan Malaysia di wilayah perairan perbatasan menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga menimbulkan ketakutan serta menurunkan produktivitas nelayan lokal.

"Karena itu kami mengusulkan penataan zona tangkap yang jelas, penyuluhan hukum kepada nelayan serta peningkatan pengawasan dan pendampingan di wilayah perairan perbatasan," ucap Karmarni.

Ikut mendampingi Kasmarni dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.***(dik/rls)