Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 20
 
Sidang Prapid Polsek Rumbai, Ahli Pidana Sebut Penetapan Tersangka Cacat Hukum

Riauterkini - PEKANBARU - Sidang Pra Peradilan (Prapid) terhadap Kapolsek Rumbai yang diajukan Jhon Hendri HS (54), seorang petani warga Jalan Kartika Sari, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Kali ini, sidang yang dipimpin hakim tunggal Hendah Karmila Dewi SH MH mendengarkan keterangan Ahli Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau (UNRI) Erdiansyah SH MH. Ahli ini dihadirkan ke persidangan oleh Mince Hamzah SH MH PhD, selaku kuasa hukum Jhon Hendri.

Saat itu Mince mempertanyakan tentang mekanisme dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik (Termohon) yang tidak sesuai prosedural. Jhon Hendri disangkakan Pasal 242 dan 378 KUHPidana tentang memberikan keterangan palsu dan penipuan.

Erdiansyah menyebutkan, jika pasal yang disangkakan kepada Jhon tidak ada kesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan. Artinya, penerapan pasal dinilai tidak tepat.

"Pasal 242 KUHP Itu hanya milik hakim dan bukan penyidik. Pasal ini baru bisa diterapkan ketika seseorang itu dibawah sumpah telah memberikan keterangan palsu di persidangan," katanya.

Kemudian, terkait penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan juga tidak tepat disangkakan kepada Pemohon. Ini karena, pemohon tidak memiliki keterikatan hukum dengan pelapor (Nurleli-red).

Keterikatan hukum itu justru antara Nurleli dengan Komar Siantar dalam hal jual-beli tanah. Sementara, Jhon dalam hal ini hanya korban, karena tanah miliknya yang dijual Nurleli ke Komar.

"Jadi siapa yang melakukan kebohongan dan siapa yang dirugikan disini adalah antara Si A (penjual-red) dan Si B (pembeli-red). Sementara Si C (pemohon) hanya menjadi korban dalam hal ini, kenapa dijadikan tersangka,"tegas Wakil Dekan FH UNRI ini.

"Penetapan tersangka ini kabur atau error. Artinya, penetapan tersangka ini tidak sah dan cacat hukum,"ungkap Erdiansyah.

Erdiansyah juga menegaskan, dalam penetapan tersangka penyidik harus memiliki dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Sebelum ditetapkan tersangka, penyidik juga harus melalui mekanisme serangkaian pemeriksaan saksi dan gelar perkara. Tanpa itu, maka non prosedural serta cacat hukum.

Mince juga menyinggung soal Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim termohon ke kejaksaan, setelah dilakukannya penyidikan terlebih dahulu. Menurut Erdiansyah, hal itu tidak prosedural.

Menurut Erdiansyah, penyidik seharusnya mengirimkan SPDP dalam kurun waktu 7 hari sebelum dilakukan penyidikan. Bukan setelah dilakukan penyidikan.

"Namanya surat perintah dimulainya penyidikan, tentu dikirim penyidik sebelum dilakukannya penyidikan. Kalau dikirim setelah penyidikan, artinya itu tidak prosedural," jelasnya.

Selanjutnya, terkait surat penangkapan terhadap pemohon yang diberikan termohon tidak memiliki tanggal dan hanya tandatangan Kapolsekta Rumbai. Erdiansyah menegaskan, surat harus jelas locus dan tempus -nya. Surat resmi yang tidak memiliki nomor dan tanggal, dinilai tidak jelas (obscuur-red) dan cacat hukum karena menyangkut nasib seseorang.

Non prosedural lainnya yang dilakukan Polsekta Rumbai menurut Mince, terkait surat perintah penyitaan yang dilakukan termohon tanpa izin dari Pengadilan. Anehnya, surat izin penyitaan baru dikeluarkan pengadilan, setelah beberapa hari termohon melakukan penyitaan.

"Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus meminta persetujuan pengadilan setempat. Apabila penyitaan dilakukan sebelum dikeluarkannya izin pengadilan maka itu cacat hukum," terang Erdiansyah.

Terakhir, Mince mempertegas soal rangkaian penangkapan, penetapan tersangka, penyitaan yang dilakukan Polsekta Rumbai yang tidak sesuai standar operasional prosedural (SOP) itu, Erdiansyah menegaskan hal itu adalah cacat hukum. Artinya, pemohon tidak sah ditetapkan sebagai tersangka Pasal 242 dan 378 KUHPidana.

Untuk diketahui, Jhon Hendri mengajukan Prapid terhadap Polsekta Rumbai, karena menilai penetapan tersangka terhadapnya tidak sesuai SOP. Jhon ditetapkan tersangka Tanpa ada Surat Tugas dan Tanpa Surat Perintah Penyidikan, Tanpa Gelar Perkara dan Tanpa pemeriksaan terhadap para saksi dan pemeriksaan calon tersangka. Lalu diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/72/XI/Res 1.11/2023/Reskrim Tertanggal 08 November 2023.

Kasus ini berawal ketika Pemohon yang pemilik sah (SHM) tanah seluas 130 x 50 M2 di Jalan Hidayah Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai ini dijual oleh Nurleli kepada Komar Siantar. Nurleli mengklaim sebagai pemilik lahan, karena suaminya (almarhum) pernah mengelola lahan itu.

Setelah mendapatkan SKT dari Camat Rumbai, Nurleli lalu menjualnya kepada Komar Siantar sebesar Rp100 juta. Namun belakangan, Nurleli mengakui kalau tanah itu bukan miliknya kepada Komar.

Nurleli mengatakan, jika tanah itu adalah milik Jhon Hendri. Atas pengakuan Nurleli itu, lalu SKT miliknya itu kemudian dibatalkan.

Komar yang tidak terima dengan tindakan Nurleli itu, kemudian melaporkannya ke Polsekta Rumbai. Nurleli pun sempat ditahan bersama menantunya.

Akan tetapi, belakangan Komar mencabut laporannya dan Nurleli pun dikeluarkan dari tahanan. Begitu keluar, Nurleli kemudian membuat laporan baru dengan Jhon Hendri sebagai terlapor.

Nurleli melaporkan Jhon karena telah memberikan keterangan palsu dan penipuan terkait kepemilikan tanah itu. Atas laporan Nurleli itu, Jhon kemudian ditangkap dan ditahan Polsekta Rumbai. ***(rls/mok)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Kamis, 08 Pebruari 2024

Bawaslu dan KPU Kampar Sosialisasikan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di Lapas Kelas II A Bangkinang

Bawaslu dan KPU Kampar Sosialisasikan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di Lapas Kelas II A Bangkinang.

Galeri
Selasa, 13 Pebruari 2024

Cegah Money Politik di Minggu Tenang, Bawaslu Kampar Lakukan Patroli Pengawasan

Cegah Money Politik di Minggu Tenang, Bawaslu Kampar Lakukan Patroli Pengawasan

Advertorial
Kamis, 14 Desember 2023

Tangkal Hoaks Pemilu 2014, Bawaslu Riau Bentuk Tim Fasilitasi Pengawas Konten Internet

Antisipasi penyebaran informasi hoax Pemilu 2024, Bawaslu Riau bentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber)

Advertorial
Senin, 20 Nopember 2023

APBD Pekanbaru 2024 Disahkan Rp2,825 T, Waka DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri Program Prioritas Harus Dilanjutkan

APBD Pekanbaru 2024 Telah Disahkan Sebesar Rp2,825 T. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri Tegaskan, Program Prioritas Harus Dilanjutkan.

Galeri
Selasa, 13 Pebruari 2024

H-2 Pemilu 2024, Bawaslu Kampar Pererat Sinergitas Bersama Forkopimda dan Insan Pers

Bawaslu Koar mengundang Forkopimda dan imsan pers. Perkuat sinergi jelang dia hari Pemilu 2024.

Advertorial
Rabu, 15 Nopember 2023

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama Ikut Aksi Tanam 10 Juta Pohon

Diluncurkan Gerakan Menanam 10 JUta Pohon. Berikut ini galeri foto kegiatan yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama.

Berita Lainnya

Jumat, 23 Pebruari 2024

Disdukcapil Kembali Lanjutkan Kerjasama dengan Queen Siak Waterpark


Jumat, 23 Pebruari 2024

Direksi BRK Syariah Optimis Kinerja Bank Terjaga dan Tumbuh dengan Baik


Jumat, 23 Pebruari 2024

Ini Prediksi 40 Caleg Duduk di DPRD Siak 2024-2029


Jumat, 23 Pebruari 2024

Susiana Tabrani Resmikan Gedung Budaya Berpikir Asrama SMK Abdurrab


Jumat, 23 Pebruari 2024

Rehab RTLH Upaya TMMD Kodim 0322/Siak Beri Perlindungan Sosial ke Masyarakat


Jumat, 23 Pebruari 2024

Tiga Pencuri 31 Tiang Lampu Kota Ditangkap Polisi Rohul, Tiga Lainnya Buron


Jumat, 23 Pebruari 2024

Raih Suara Terbanyak, Wahid Layak Bertarung di Pilgubri


Jumat, 23 Pebruari 2024

Berkas Penyidikan Kasus TPPU Investasi Bodong Cimory & Kanzler Dinyatakan Lengkap


Jumat, 23 Pebruari 2024

Sah! APBD Kuansing 2024 Rp1,5 Trilun


Jumat, 23 Pebruari 2024

Syahril Abubakar Minta Dualisme Kepengurusan Segera Diselesaikan DKA LAMR


Jumat, 23 Pebruari 2024

Dapat Kucuran Rp42 Miliar, Kementerian PUPR Tinjau Ruas Jalan Sako - Sei Lansat, Kuansing


Jumat, 23 Pebruari 2024

Rusidi Rusydan Ketua KPU Riau 2024-2029


Jumat, 23 Pebruari 2024

Hingga Akhir Lebaran, Bulog Jamin Persediaan Beras di Inhu Aman


Kamis, 22 Pebruari 2024

Laga Kambing, Seorang Pemotor di Bengkalis Tewas di Tempat


Kamis, 22 Pebruari 2024

Alat Berat Disita,
Kejari Rohil Tuntut Dua Operator Ekskavator Ilegal Ini 2 Tahun Penjara


Kamis, 22 Pebruari 2024

Musrenbang, Pemkab Prioritaskan Jalan Lintas Siak-Sungai Mandau


Kamis, 22 Pebruari 2024

Kerusakan Jalan di Batang Cenaku Inhu Telan Korban Jiwa


Kamis, 22 Pebruari 2024

Jalan Lintas Batang Cinaku Rusak Parah, Pemprov Riau Turunkan 4 Alat Berat


Kamis, 22 Pebruari 2024

Tingkatkan Produksi Pertanian dan Peternakan, Dinas TPHP Bengkalis Siapkan Program Prioritas


Kamis, 22 Pebruari 2024

Kanwil Kemenkumham Riau Raih Peringkat Pertama IKPA dan Peringkat Kedua Realisasi TA 2023