Riauterkini-SIAK- Fraksi partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak, meminta Bupati Siak untuk mengevaluasi kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajarannya.

Pasalnya, fraksi Golkar menilai ada sejumlah kepala OPD dan sejumlah kepala bidang (kabid) di OPD, tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya.

"Ada sejumlah kepala OPD dan kepala bidang di beberapa OPD, diletakkan tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya," kata juru bicara fraksi Golkar, Jondris Pakpahan saat paripurna DPRD Siak, di ruang rapat paripurna putri kaca mayang DPRD Siak, Senin (26/9/22).

Paripurna tersebut beragendakan, tentang penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Siak terhadap, nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Siak tahun anggaran 2022.

Jondris mengatakan, fraksinya menilai hal itu dilakukan untuk menunjang kinerja Bupati Alfedri dan Wakil Bupati Husni Merza, untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Siak yang telah dibuat.

"Kami sebutkan salah satu kabid (kepala bidang) yang kami nilai, tidak bisa menunjang kinerja Bupati, yakni kabid yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak," kata Jondris.

Selain itu, fraksi Golkar yang berjumlah 8 kursi itu, mengapresiasikan tentang meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana semula direncanakan sebesar Rp 204.276.707.099, naik Rp 38.989.123.085 atau 19,09 persen menjadi Rp 243.276.190.884.

"Secara kinerja, kami atas wakil rakyat dengan menjalankan kontrol kami. Dengan capaian peningkatan itu seharusnya bisa lebih. Namun masih terdapat target dan capaian pajak daerah dan retribusi daerah yang masih mengalami penurunan terkhusus pajak daerah," kata Jondris.

Jondris mengatakan, fraksi Golkar juga melihat ada kenaikan pajak air bawah tanah yang capaian melebihi dari target.

"Kami apresiasi capaian tersebut sebesar Rp 22 miliar," terangnya.

Fraksi Golkar juga menilai, infrastruktur di Siak masih berkutat dengan perbaikan dan kerusakan setiap tahunnya.

"Rusaknya itu-itu saja setiap tahunnya. Sementara tiap tahun di anggarkan. Perlu diketahui, Siak ini merupakan tempat tujuan wisata dari luar, namun belum dibarengi dengan infrastruktur yang memadai. Kami minta ini menjadi prioritas karena menjaga nama baik daerah," kata Jondris.

Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah, untuk memprioritaskan pokok pikiran (pokir) Dewan karena, dewan juga mendengarkan aspirasi masyarakat, dan usulan yang disampaikan tersebut juga telah dimasukkan di dalam usulan dari bawah.

Rapat paripurna tersebut dipimpin wakil ketua I DPRD Siak Fairus, dengan dihadiri Wakil Bupati Siak Husni Merza, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, unsur forkopimda Siak dan kepala OPD.***(adji)