Ahad, 22 September 2019 05:54

Ungkit Hasil Pilgubri, Ketua DPD PAN Pelalawan Disanggah Kader

Ketua DPD PAN Pelalawan mengklaim hasil Pilgubri sebagai prestasi kepemimpinannya. Kader pun menyanggahnya.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Pernyataan Ketua DPD PAN Pelalawan, Habibi Hapri mengklaim kemenangan pasangan Syamsuar-Edi Natar pada Pilgubri beberapa lalu di kabupaten Pelalawan adalah prestasi dirinya, sebagai ketua koalisi Karib pasangan tersebut.

Hal, itu disampaikan Habibi Hapri, menjawab tudingan Forum Lintas DPC PAN se-kabupaten Pelalawan yang menyampaikan mosi tidak percaya dialamatkan kepada dirinya, ke DPW PAN provinsi Riau.

Justru pernyataan Habibi Hapri ini memantik reaksi dari kader DPD PAN kabupaten Pelalawan sendiri. Hal ini disampaikan sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) PAN Pelalawan, Hasbi Sidiqi, Ahad (22/9/19).

Menurutnya, kemenangan Syamsuar-Edi di Pilgubri khususnya, di Pelalawan merupakan kerjasama seluruh elemen partai koalisi bukan kemenangan secara pribadi.

"Semua partai politik yang berada di Koalisi Karib, dan Relawan yang berjuang bukan hanya ketua DPD PAN saja, janganlah main klaim sepihak itu sama saja menyakiti partai lain yang juga ikut berjuang memenangkan Syamsuar - Edi Natar di Pelalawan," tegasnya.

Selain itu Hasbi Sidiqi juga membantah naiknya kursi DPRD dari PAN bukan karena prestasi Habibi namun itu merupakan usaha para caleg PAN.

"Bukan usaha Habibi selaku ketua DPD PAN Pelalawan tapi itu karena usaha seluruh caleg baik yang terpilih maupun tidak terpilih jadi jangan diklaim juga keberhasilan pribadi," imbuhnya lagi.

Sebagai mana diketahui pernyataan Habibi Hapri ini muncul ketika mosi tidak percaya kepada dirinya, mencuat kemedia.

Mosi tidak percaya ini mengatas namakan forum DPC PAN Pelalawan ini menyatakan salah satu poinya adalah selama kepemimpinanya tidak adanya transparansi dana Fraksi yang masuk kerekening pribadi Ketua DPD PAN dan terkait tidak terlaksananya agenda besar partai.

Berikut 8 Poin isi Mosi Tidak Percaya yang dilayangkan ke DPW PAN Riau.

Pertama, adanya, pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan Parpol dan kontribusi anggota fraksi yang tidak transparansi dan dipergunakan demi kepentingan pribadi dan bukan demi kepentingan partai. Poin kedua, tidak adanya, koordinasi terhadap sesama pengurus dalam setiap kegiatan partai.

Ketiga, adanya pungutan biaya bantuan kegiatan dari anggota fraksi, sementara kegiatan yang dimaksud tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bahkan tidak dilaksanakan. Keempat, adanya penggelapan terhadap biaya bantuan saksi pada Pemilu 2019 yang bersumber dari DPW PAN Riau.

Kelima, adanya pungutan, biaya untuk pelaksanaan LKAD dari anggota fraksi sementara kegiatan tersebut tidak terlaksana. Poin keenam, jarang dilaksanakannya, rapat-rapat termasuk rapat harian.

Ketujuh, adanya, pembuatan keputusan yang dilakukan tanpa melalui rapat harian serta kerap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat. Terakhir, tidak terlaksananya, kegiatan peringatan HUT PAN.

Sebelumnya, Ketua PAN Pelalawan Habibi Hapri SH mengatakan, merpersilakan jika ada yang ingin mengincar posisi yang saat ini ditempatinya.

"Jika ada yang mau jadi ketua PAN, tak payah dimosi lagi. Sebut saja siapa, saya tak payah jadi ketua, jadi kader biasa cukup," katanya. Mengenai keuangan partai, setiap tahun diaudit BPK.

"Silahkan tengok di Kesbang detilnya, tanya sama sekretaris dan bendara. Saya sebagai ketua tidak akan teken apapun sebelum sekretaris bendahara teken," ujarnya.

Terkait agenda partai, ia menjelaskan pada Pilkada Riau 2018 ia sebagai ketua koalisi pemenangan Syamsuar-Edi. Dan waktu itu di Pelalawan menang.***(feb)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang