Kamis, 19 September 2019 20:38

DPW PAN Riau Respon Surat Mosi tak Percaya yang Dialamatkan ke Ketua DPD Pelalawan

Mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD PAN Pelalawan telah diterima DPW Riau. Partai sebut telah memiliki aturan normatif yang mengacu kepada AD/ART untuk menyelesaikan.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Sekretariat DPW PAN Provinsi Riau telah menerima surat dari kawan-kawan yang menyebut diri sebagai Forum Komunikasi Lintas DPC PAN Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan dan pengurus-pengurus lainnya yang intinya berisi mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD PAN Kabupaten Pelalawan Habibi Hapri.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPW PAN Provinsi Riau, Tengku Zulmizan, Kamis (19/9/19). Surat mosi tak percaya yang disampaikan ke DPW ini kata Zulmizan cukup mengejutkan dan disayangkan.

"Menurut kami ini adalah dinamika organisasi yang mau tidak mau harus dihadapi dan diselesaikan. Tentu saja DPW PAN Provinsi Riau akan segera menyikapinya agar tidak melebar dan tidak terjadi pembiaran," terangnya.

Ditegaskan Zulmizan, DPW segera menyikapinya agar gejolak yang terjadi tidak berdampak buruk bagi kinerja dan soliditas organisasi, karena partai masih punya agenda-agenda besar ke depannya, terutama Pilkada Pelalawan 2020 dan agenda-agenda lainnya yang sangat menuntut soliditas kader.

"Untuk menyikapinya, PAN sudah punya aturan normatif yang mengacu kepada AD/ ART dan Peraturan Partai," bebernya.

Peristiwa ini sebutnya, sekretariat DPW sudah melaporkan hal ini Ketua DPW dan Ketua sudah membuat disposisi kepada Bidang Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan (POK) agar segera turun ke Pelalawan untuk menyelidiki fakta yang sebenarnya terjadi, apakah yang dituduhkan benar atau tidak, dan jika memungkinkan akan dicoba dilakukan mediasi terhadap teman-teman.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanah Nasional (PAN) Kabupaten Pelalawan bergolak. Hal tersebut menyusul adanya, mosi tidak percaya yang dilayangkan Forum Komunikasi Lintas DPC PAN se-kabupaten Pelalawan, terhadap ketua saat ini, dijabat Habibi Hapri, SH.

Dari isi surat dikabarkan sudah dikirim ke DPW PAN Riau dan berhasil diperoleh, Rabu (18/9/19), setidaknya, ada delapan poin melatar belakangi mosi tidak percaya terhadap ketua DPD PAN Pelalawan.

Pertama, adanya, pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan Parpol dan kontribusi anggota fraksi yang tidak transparansi dan dipergunakan demi kepentingan pribadi dan bukan demi kepentingan partai.

Poin kedua, tidak adanya, koordinasi terhadap sesama pengurus dalam setiap kegiatan partai. Ketiga, adanya pungutan biaya bantuan kegiatan dari anggota fraksi, sementara kegiatan yang dimaksud tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bahkan tidak dilaksanakan.

Keempat, adanya penggelapan terhadap biaya bantuan saksi pada Pemilu 2019 yang bersumber dari DPW PAN Riau. Kelima, adanya pungutan, biaya untuk pelaksanaan LKAD dari anggota fraksi sementara kegiatan tersebut tidak terlaksana.

Poin keenam, jarang dilaksanakannya, rapat-rapat termasuk rapat harian. Ketujuh, adanya, pembuatan keputusan yang dilakukan tanpa melalui rapat harian serta kerap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat. Terakhir, tidak terlaksananya, kegiatan peringatan HUT PAN.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua PAN Pelalawan Habibi Hapri SH mengatakan, merpersilakan jika ada yang ingin mengincar posisi yang saat ini ditempatinya.

"Jika ada yang mau jadi ketua PAN, tak payah dimosi lagi. Sebut saja siapa, saya tak payah jadi ketua, jadi kader biasa cukup," katanya.

Mengenai keuangan partai, setiap tahun diaudit BPK. "Silahkan tengok di Kesbang detilnya, tanya sama sekretaris dan bendara. Saya sebagai ketua tidak akan teken apapun sebelum sekretaris bendahara teken," ujarnya.

Terkait agenda partai, ia menjelaskan pada Pilkada Riau 2018 ia sebagai ketua koalisi pemenangan Syamsuar-Edi. Dan waktu itu di Pelalawan menang.***(feb)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang