Senin, 16 September 2019 16:00

Hendak Lempari Telur, Massa HMI Bentrok Dengan Kepolisian

Massa HMI terlibat bentrok dengan aparat Kepolisian saat menggelar aksi demo menuntut penanggulangan cepat karhutla.

Riauterkini - PEKANBARU - Puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bentrok dengan aparat kepolisian, saat menggelar aksi demo yang menuntut sikap tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Pusat dalam menuntaskan kabut asap dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutl) yang terjadi saat ini.

Bentrok disebabkan, ketika mahasiswa ingin mencoba melempari Kantor Gubernur Riau dengan telur ayam yang sudah disiapkan di depan pintu pintu masuk utama Kantor Gubernur Riau, Senin (16/9/19).

Aparat kepolisian yang mengetahui rencana mahasiswa itu langsung berupayamencegah. Para mahasiswa juga tidak tinggal diam, usaha aparat kepolisian ingin mengamankan telur tersebut dihalang-halangi, hingga terjadi bentrokan fisik.

Bentrokan para mahasiswa dengan aparat kepolisian ini tidak hanya terjadi di depan pintu utama Kantor Gubernur Riau. Bahkan hingga mendekati tugu zapin.

Tampak beberapa mahasiswa terkena pukulan dan tendangan dari aparat. Sebaliknya, para mahasiswa juga berusaha memberikan perlawanan. Dari salah seorang mahasiswa disela-sela pertikaian, mengatakan telor itu disiapkan bukan untuk aparat kepolisian yang mengawal aksi demo.

Tetapi untuk pejabat Pemprov Riau yang dinilai lambat menangani Karhutla yang sudah terjadi dalam berapa bulan terakhir.

Begitu juga Pemerintah Pusat, yang dianggap abai mendengar jeritan jutaan masyarakat Riau yang sudah lama dibiarkan menghirup asap dari racun dari Karhutla.

Para mahasiswa ini bahkan dalam orasinya, meminta Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau agar mencabut gelar adat yang sebelumnya diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Presiden Jokowi saat diberi gelar adat alasannya karena berhasil menangani asap. Tapi buktinya mana," tegas mahasiswa.*(mok)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang