Ahad, 15 September 2019 21:29

Tunggu Arahan Pemegang Saham, Seleksi Empat Jabatan Tinggi BRK Belum Juga Dimulai

Ketua Tim Pansel Dirut BRK sebut seleksi jabatan tinggi bank kebanggan masyarakat Riau dan Kepri belum dimulai. Tim masih menunggu masukan dari para pemegang saham.

Riauterkini - PEKANBARU - Hingga saat ini seleksi pengisian jabatan Direktur Utama (Dirut) dan Komisaris Utama (Komut) Bank Riau Kepri belum juga dimulai. Meski Tim Panitia Seleksi (Pansel) sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu, namun hingga ini proses seleksi belum juga dimulai.

Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau yang juga Ketua Tim Pansel Dirut BRK, Ahmad Syah Harrofie, mengatakan, belum dimulainya tahapan seleksi Dirut dan Komut BRK, masih menunggu masukan dari para pemegang saham.

"Kita masih dalam proses menerima masukan dari pemegang saham, kalau sudah ada arahan dari pemegang saham, nanti baru kita umumkan," kata Ahmad Syah, Ahad (14/9/19).

Sementara untuk tim Pansel Dirut BRK yang sudah dibentuk, sejauh ini belum ada perubahan. Bahkan sudah ada penyempurnaan dari yang sebelumnya sempat ada pergantian dari internal BRK.

"Dari internal BRK ada pergantian karena yang sebelumnya itukan dimutasi tidak dibidang itu dan sudah dimasukkan nama yang baru. Dari internal BRK yang ditunjuk menjadi tim Pansel itu Taufiqurrahman," ujarnya.

Meski jabatan Dirut dan Komut BRK sudah lama kosong, namun Ahmad Syah mengklaim belum ada yang mendesak untuk pengisianya.

"Meskipun kosong kan tetap bisa jalan," ujarnya.

Sebelumnya ada tiga jabatan yang kosong dan dibuka sekelksinya, namun saat RUPS belum lama ini ada penambahan satu jabatan lagi yang juga ikut dibuka seleksinya. Sehingga total ada empat jabatan yang diseleksi untuk pengisiannya.

"Ada empat jabatan yang harus diisi. Yakni Dirut, Komut, Direktur Jasa dan Direktur Operasional, ini nanti akan diseleksi sekaligus sesuai dengan SK tim pansel yang sudah direvisi," ujarnya.*(mok)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang