Senin, 19 Agustus 2019 08:38

Praktisi Hukum Menduga Ada Kejanggalan Dokumen Pemenang Proyek Perpustakaan Kuansing

Praktisi hukum menyarankan aparat terkait memeriksa dokumen pemenang tender proyek Perpustakaan Kuansing. Diduga ada kejanggalan.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Zubirman, SH praktisi hukum Kuansing meminta aparat penegak hukum memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen proses lelang Perpustakaan yang diduga direkayasa.

"Dokumen yang kita maksud ini seperti Curriculum Vitae atau SKT maupun SKA. Apakah kompetensinya sesuai dengan pengalaman yang diminta atau hanya rekayasa," ujar Zubirman, Senin (19/8/2019) di Telukkuantan.

Zubirman menyebutkan, SKT ini adalah Sertifkat Keterampilan Kerja sedangkan SKA merupakan Surat Keahlian. Dalam setiap penawaran persyaratan ini menurutnya diminta dan boleh dikatakan wajib sebagai kelengkapan.

"Apa sebab, karena ini menyangkut dengan pengalaman pihak penawar yang keahliannya benar-benar teruji dalam melaksanakan pekerjaan proyek," kata Zubirman.

Setidak-tidaknya SKA dan SKT yang dimiliki pihak penawar ini berpengalaman selama 5 tahun. Maka kata Zubirman persyaratan ini perlu ditelusuri apakah benar-benar tidak terjadi rekayasa kepemilikan.

"Karena, dari informasi yang kita peroleh SKA dan SKT diduga hanya dipinjam sehingga kita juga menduga dokumen ini direkayasa. Mana ada orang yang sama mempunyai pengalaman yang sama sebanyak itu," sebut Zubirman.

Zubirman mencontohkan, misalkan pernah bekerja pada paket A dan pernah bekerja pada paket B di Dinas yang sama. Untuk memastikan benar atau tidaknya, maka kata Zubirman pihak panitia atau ULP wajib melakukan konfirmasi ke Dinas terkait dimana pelaksana ini pernah mengerjakan proyek dimaksud.

Sebab, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019 panitia wajib memeriksa personil dan peralatan. Jika panitia mengatakan memang berpengaman maka perlu di cek pengalaman yang dibuat tersebut, dimana saja pengalamannya.

"Maka dari itu, proses lelang ini perlu ditelusuri dan kita minta pihak penegak hukum melakukan pemeriksaan apakah tidak terjadi perbuatan curang," ungkap Zubirman.

Mengapa demikian kata Zubirman, berdasarkan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah melalui UU No 21 tahun 2000 ada beberapa jenis tindak pidana korupsi.

Seperti menerima hadiah/gratifikasi. Perbuatan curang dan suap menyuap. Maka jika dalam proses lelang ini terindikasi demikian dan memenuhi unsur korupsi sehingga penegak hukum wajib menindak lanjutinya.

Terkait proses lelang proyek ini, Kabag Pembangunan Kuansing Andri Yama, selaku penangggungjawab ULP sebelumnya memastikan tidak ada permainan dalam pemenangan proyek ini.

Karena menurutnya, evaluasi berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan rekanan, sehingga perusahaan yang memenuhi syarat lah yang ditetapkan sebagai pemenang.

Sementara pelaksana proyek Jondri Sahwana hingga kini belum mau memberi keterangan sejak dikonfirmasi Senin (12/8/2019) lalu terkait perusahaannya ini.

Perusahaan Arindo Jayatama Raya ini diduga banyak bermasalah seperti tahun 2018 lalu, dugaan gagal beton membangun lantai 2 SDN 018 Koto Taluk. Meskipun dilakukan perbaikan. Namun, besi penahan tak diganti, hanya dilakukan penambahan hal ini juga diakui Kadis pendidikan Jupirman saat itu.* (Jok)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang