Sabtu, 17 Agustus 2019 07:00

Diungkap Pengacara Pemko di Sidang KIP, Seluruh Billboard, Neonbox dan Bando di Pekanbaru Illegal

Ternyata, Pemko Pekanbaru hanya mengeluarkan ijin videotron. Itu berarti, billboard, neonbox dan bando illegal.

Riauterkini-PEKANBARU-Warga Kota Pekanbaru, Novrizon Jum'at (16/8/19) mengatakan bahwa seluruh reklame melalui media Neonbox, Billboard dan Bando tak berijin.

Menurutnya, hal itu merupakan penjabaran dari yang diungkapkan kuasa hukum Sekretaris Kota Pekanbaru H Mohd Noer, Arie Susma Indah yang mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru hanya punya informasi izin videotron, reklame digital dengan visual gambar bergerak.

"Kuasa Hukum Sekko Pekanbaru dalam sidang di KIP Riau mengatakan bahwa hanya ada data izin videotron. Izin billboard, bando, dan neon box, tidak ada," terangnya usai sidang di KIP Riau hari ini.

Hari ini, KIP Riau menggelar sidang sengketa informasi publik antara Novrizon Burman sebagai Pemohon dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai termohon, Jumat (16/8/19), di ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Riau.

Dalam sidang, kuasa hukum Sekretaris Kota Pekanbaru, H Mohd Noer, Arie Susma Indah di hadapan Ketua Majelis Komisioner Johny Setiawan Mundung dan anggota masing-masing Tatang Yudiansyah dan Hasnah Gazali mengatakan bahwa dirinya diberitahu oleh pejabat PPID Utama Pemko Pekanbaru, bahwa Pemko Pekanbaru hanya ada izin videotron. Setiap ada warga yang mengajukan permohonan izin reklame, semua mengajukan jenis videotron.

‘’Sebelum mengikuti sidang, saya diberitahu hanya ada data izin videotron. Izin billboard, bando, dan neon box, tidak ada,’’ katanya.

Sengketa Informasi ini berawal ketika Novrizon Burman mengajukan permohonan informasi tertulis kepada PPID Utama Pemko Pekanbaru pada 20 Maret 2019. Kemudian, pada 16 April 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon kepada Atasan PPID Utama Pemko Pekanbaru. Dan karena tidak ditanggapi juga, sengketa pun diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Riau, pada 12 Juni 2019.

Informasi yang diminta Pemohon adalah seluruh izin Videotron di Kota Pekanbaru, beserta nama pemilik dan titik lokasinya; seluruh izin Bando di Kota Pekanbaru, beserta nama pemilik dan titik lokasinya; seluruh izin Billboard di Kota Pekanbaru, beserta nama pemilik dan titik lokasinya; dan seluruh izin Neon Box di Sisi Jalan di Kota Pekanbaru, beserta nama pemilik dan titik lokasinya.

Sidang ditunda minggu depan dengan agenda penyerahan bukti dan kesimpulan para pihak. *(H-we)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang