Sabtu, 3 Agustus 2019 13:01

Memperkuat Ranperda, Pansus TJSP DPRD Bengkalis Kunker ke DPRD Kota Batam

Pansus TJSP DPRD Bengkalis berkunjung ke DPRD Batam. Studi banding memperkuat pembahasan Ranperda.

Riauterkini-BENGKALIS- Dalam upaya memperkuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Corporate Social Responsibility atau CSR, Panitia Khusus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Pansus TJSP) DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Batam belum lama ini. Cara tersebut agar mendapatkan masukan dan penjelasan terkait Ranperda TJSP atau CSR Kabupaten Bengkalis.

Penyelenggaraan TJSP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan TJSP. TJSP sendiri harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Rombongan Pansus TJSP DPRD Kabupaten Bengkalis dipimpin Mus Mulyadi selaku Ketua Pansus bersama anggota, serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, H. Raja Arlingga dan Staf Bappeda Kabupaten Bengkalis disambut oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus, Anggota Komisi I, Tumbur M. Sihaloho dan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Batam, Drs. Taufik.

Mus Mulyadi selaku Ketua Pansus TJSP atau CSR ini menanyakan program kepedulian perusahaaan terhadap lingkungan atau sosial CSR Kota Batam terhadap perusahaan yang ada di Kota Batam yang peduli dengan lingkungan dan yang bisa membangun daerah dan masyarakat

"Di Batam sudah memiliki Perda pada tahun 2012 namun ada beberapa perusahaan atau kawasan industri yang cukup bagus menyalurkan CSR-nya karena amanat dalam Perda itu salah satunya ada badan yang mengelolanya. Saat ini sudah ada tim fasilitasi CSR, ada beberapa perusahaan yang langsung ke masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan diminta kepada lurah untuk mengutus beberapa orang untuk mengikuti pelatihan tersebut," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus.

Di dalam UU Nomor 40/2007 terkait PP 47 Tahun 2012 dan UU Nomor 25/2007, bahwa setiap perusahaan berkewajiban berkontribusi dari laba bersih untuk kepentingan masyarakat lingkungan, pada prinsipnya Kota Batam tidak bermaksud menghambat investasi tetapi harus ada kontribusi dari perusahaan.

"Apakah dalam Perda CSR dibunyikan berapa persen kontribusi perusahaan? Kadang ada perusahaan yang untungnya besar namun kontribusinya kecil kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang nakal seperti itu harus ditertibkan untuk kepentingan masyarakat, harus ada faedah yang dinikmati oleh masyarakat terhadap keberatan mereka.

"Karena mereka mengeksplorasi daerah kita dan sekaligus eksploitasi jadi bagaimana supaya ada manfaat keberadaan mereka kepada daerah kita, yang bisa menjadi manfaat ekonomi untuk masyarakat. Untuk itu, harus ada payung hukum yang menegaskan berapa persentasenya," ungkap salah seorang Anggota Pansus TJSP DPRD Bengkalis, Hendri.

Kemudian menurut Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Batam, Drs. Taufik menuturkan, saat ini Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perda CSR Batam tidak memuat berapa besar kontribusi perusahaan. Saat ini, di Batam kebanyakan perusahaan besar, perusahaan international sudah mempunyai manajemen yang sangat bagus, mereka sudah melaksanakan CSR, tetapi mereka membuat CSR sendiri sesuai dengan kewajiban mereka.

Sehingga dicoba ditarik untuk disesuaikan dengan program pemerintah yang ada. Di Batam banyak perusahaan dan investasinya juga besar-besar, apakah dikoordinir? dan alokasi dananya bagaimana? kalau tidak dikelola dengan baik, perusahaan memberikan kontribusi secara persentase sangat kecil sekali namun di ekspose dibesar-besarkan.

"Mudah-mudahan Perda ini bisa siap karena terdiri dari beberapa wilayah kabupaten kota dan bagaimana ini digenjot agar keberadaan perusahaan investasi yang ada di daerah kita. Masing-masing manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, karena kalau tidak, berpotensi konflik antara masyarakat dan perusahaan yang memang selama ini sering terjadi," tambah Anggota Pansus TJSP lainnya, Azmi R. Fatwa.

Dijelaskan Taufik, Di Batam, Perda CSR belum mengkoordinir dana CSR dari perusahaan-perusahaan. Namun dari berbagai pertimbangan ini memang sangat riskan menyangkut ke pertanggungjawaban dan juga bahwa CSR dilaksanakan dengan tim pengelola. Di Kota Batam belum mengkoordinir cuma sifatnya memfaslitasi agar sedikit banyak CSR dari perusahaan-perusahaan ini diselaraskan program pemerintah.

"Sebelum Ranperda kami tuangkan ke Perda, cuma dalam Perda ini tidak dibunyikan persentase, kami ingin yang benar-benar memiliki kekuatan agar Ranperda menjadi Perda," sebut Mus Mulyadi.

Ditambahkan Zamzami Harun, CSR tidak ada penekanan akan tetapi perusahaan itu sendiri sangat peduli sekali dengan CSR. Jika tidak peduli dengan CSR, maka kontrol sosialnya akan berdampak negatif, setiap daerah tentu menginginkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan CSR. Ada tidak kira-kira dasar hukum untuk CSR harus memberikan kontribusi sekian persen, jika memang tidak ada tentu ini akan mengambang.

"CSR itu mereka mengutamakan standar mutu, dan salah satu persyaratan standar mutu adalah CSR, perusahan luar mereka berkewajiban untuk berpatisipasi dalam lingkungannya. Menjadi masukan untuk kedepannya setelah adanya Perda CSR ini, kelemahannya adalah DPRD tidak ikut dalam pengawasan pengelolaannya," tambah Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur M. Sihaloho memberikan pendapat.***(dik/rls)

Foto : Foto bersama Pansus TJSP atau CSR DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Anggota DPRD Kota Batam serangkaian Kunker belum lama ini.


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang