Senin, 15 Juli 2019 20:23

Konflik Bongkar Muat di PKS PT MIS Tambusai Utara Dimediasi‎ Diskop UKM Transnaker Rohul

Pemkab Rohul berupaya selesaikan konflik rebutan bongkar muat di PKS PT MIS. Melalui Diskop UKM Transnaker, pemerintah lakukan mediasi antara dua kubu berselisih.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Konflik rebutan bongkar muat antara dua kubu di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Mahato Inti Sawit (MIS) Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara dimediasi oleh Dinas Koperasi UKM Transnaker Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (15/7/2019).

‎Mediasi di Kantor Diskop UKM Transnaker Rokan Hulu dilakukan karena konflik rebutan bongkar muat di PKS PT. MIS yang masih proses pembangunan, yakni antara PUK SP3 Tambusai Utara dengan PUK SPTI Tambusai Utara.

Mediasi dipimpin Kepala Diskop UKM Transnaker Kabupaten Rokan Hulu Herry Islami dilakukan karena tidak ada titik temu kedua kubu di tingkat desa dan kecamatan sebelumnya.

Pertemuan‎ ini bukan hanya dihadiri pengurus PUK SP3 Tambusai Utara dan pengurus PUK SPTI Tambusai Utara saja, namun turut dihadiri Mulia Boro selaku Manager PKS PT. MIS.

Herry Islami mengatakan mediasi‎ menghadirkan dua kubu organisasi buruh telah menghasilkan kesepakatan. Untuk bongkar muat di PKS PT. MIS Desa Mahato tidak lagi mengatasnamakan SP3 maupun SPTI.

Kesepakatan diambil karena PKS PT. MIS Desa Mahato masih proses pembangunan, sehingga belum ada aktivitas bongkar muat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, baru sebatas bongkar muat material bangunan.

"Untuk pembongkaran material bangunan diserahkan ke pihak ketiga, yaitu para pekerja di PKS PT. MIS," jelas Herry Islami, Senin.

Sementara Manager PKS PT. MIS, Mulia Boro, mengaku konflik kedua kubu yang terjadi menghambat proses pembangunan PKS milik perusahaannya, belum ada aktivitas bongkar muat TBS kelapa sawit.

Mulia mengatakan konflik bongkar muat ini tidak ada kaitannya dengan perusahaannya, hanya masalah internal kedua kubu organisasi buruh tersebut.

"Kalaupun nanti PKS sudah operasi yang membayar upah bongkar muat pemilik TBS kelapa sawit, kami hanya penyedia wadah untuk bongkar muat TBS kelapa sawit," jelas Mulia.

Masih di tempat sama, Ketua PUK SP3 Tambusai Utara, Gutmen Panjaitan, mengatakan berdasarkan hasil mediasi, baik PUK SP3 maupun PUK SPTI Tambusai Utara tidak bisa melakukan bongkar muat material bangunan di PKS PT. MIS.

"Sedangkan untuk bongkar muat TBS kelapa sawit, setelah PKS beroperasi tentu kami dari SP3 yang berhak melakukan bongkar muat, apalagi kita mendapat rekom dari perusahaan itu sendiri," jelas Gutmen.

Seketaris DPC SP3 Rokan Hulu, Ramses Hutagaol, menambahkan pada dasarnya SP3 mengikuti aturan yang telah disepakti untuk pekerjaan bongkar muat di PKS PT. MIS setelah beroperasi nanti.

Meski hasil mediasi untuk bongkar material di PKS PT. MIS diserahkan ke pihak ketiga, tanpa bendera organisasi, Ramses mengaku SP3 tentunya akan melakukan upaya pendekatan dengan SPTI.

"Kalau bisa bekerja samalah," saran Ramses.

Terlepas itu, Ramses mengaku SP3 sendiri telah melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan pihak PKS PT. MIS, dan mendaparkan rekomendasi untuk pekerjaan bongkar muat.

"Kita sudah dapat rekom untuk pelaksanaan bongkar muat sejak tiga bulan lalu," pungkas Ramses.***(zal)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang