Ahad, 23 Juni 2019 16:51

Pansus LPP APBD 2018 DPRD Bengkalis Konsultasi ke DPRD Provinsi

DPRD Bengkalis berkonsultasi ke DPRD Riau terkait rencana percepatan pengesahan Ranperda LPP APBD 2018.

Riauterkini-BENGKALIS- Guna mempercepat pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bengkalis tahun 2018, Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Ekonomi sekaligus Ketua Pansus Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Bengkalis tahun anggaran (TA) 2018, Indrawan Sukmana beserta rombongan melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Provinsi Riau.

“Terkait dengan keinginan kami melakukan percepatan dalam melakukan pengesahan Ranperda ini, merujuk kepada beberapa tahapan yang sudah dilakukan di DPRD Provinsi selangkah lebih cepat, dibuktikan dengan sudah disahkannya LPPD (Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah) untuk APBD dan Perubahan APBD 2018, sementara kami di Kabupaten saat ini sedang membahas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bengkalis 2018,” ujar Indrawan Sukmana memulai konsultasi di ruang rapat Komisi C DPRD Riau, Jum'at (21/6/19) lalu.

Anggota dewan yang juga akrab disapa Kandi ini menambahkan, ada situasi yang berbeda tahun ini dari situasi sebelumnya. Tahun ini ada pergantian periode anggota dewan pada September yang akan datang. Sehingga perlu mendapatkan masukan dan juga strategi yang tepat untuk dilakukan agar dapat dengan cepat menyelesaikan agenda-agenda penting lainnya di tahun 2019 ini di DPRD Bengkalis.

Disambut baik oleh H. Suhardiman Amby selaku Sekretaris Komisi III DPRD Riau dan Staf Ahli Butar Butar. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Indrawan Sukmana mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.

“Tahapan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Riau sudah sampai pada tahapan jawaban dari Pemerintah Riau terhadap pandangan fraksi. Dasar hukum Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD masih memakai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, turunannya adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kemudian informasi penting yang baru kita dapatkan, PP Nomor 58 nanti sudah berganti menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019, karena Pemerintah Pusat saat ini ingin melakukan pengawasan preventif terhadap APBD,” ujar Butar Butar.

Rombongan konsultasi ini juga dihadiri oleh Anggota Pansus lainnya Nanang Haryanto, Zuhandi, Andriyan Pratama Putra, Ibra Teguh, H. Jasmi, Simon Lumban Gaol, Eddy Budianto, Syafrana Fizar, Zulkifli, Fransisca, Sukaddi, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis Radius Akima, Kabag Humas DR. H. Muhammad Nasir, Kabag Umum Drs. H. Samiran, Sekretaris Inspektorat Kab. Bengkalis Febriman Durya, Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Kab. Bengkalis Al Hamidi, Kabid Anggaran BPKAD Bengkalis Andrei Yumeldi.***(dik/rls)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang