Jum’at, 21 Juni 2019 10:28

Komisi A DPRD Kuansing Belajar Pengawasan ke Pemko Bandung

Komisi A DPRD Kuansing studi banding ke Bandung. Mempelajari sistem pengawasan kinerja aparatur pemerintahan.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Sharing mengenai informasi fungsi pengawasan Komisi A DPRD Kuansing Kunker ke Kota Bandung mengunjungi beberapa tempat untuk dijadikan acuan di Kuansing.

Pertama Komisi A DPRD Kuansing, mengunjungi DPRD Kota Bandung, sharing mengenai pengawasan dana Desa dan dana BOS yang bersumber dari APBN.

Kemudian, Komisi A juga sharing tentang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah menengah atas yang saat ini sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

"Dari sharing yang kita lakukan ada beberapa poin penting yang menjadi cacatan kita untuk bisa diadopsi dan bisa menjadi acuan untuk daerah kita," ujar Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi atau akrab disapa Cak Mus, kepada riauterkini.com, Jum'at (21/6/2019) pagi.

Menurut Cak Mus, di Kota Bandung Dewan Kabupatennya diberi kewenangan penuh mengawasi penggunaan dana Desa sertifikasi guru dan dana keuangan lainnya, baik yang bersumber dari APBD Provinsi maunpun dari APBN.

"Untuk Kota Bandung sendiri APBD nya 6 triliun, ini termasuk yang menjadi pengawasan Dewan nya, selain APBD Provinsi dan APBN tadi," kata Cak Mus.

Sedangkan mengenai pendidikan, saat ini kata Cak Mus, di Kota Bandung, sedang monitor penerimaan siswa baru tingkat SMP dan SMA. Sesuai permendiknas penerimaannya sudah melalui sistim online.

Sistim ini menurutnya, dibagi ke dalam zona wilayah, tapi pembagian zona ini masih perlu mendapat evaluasi, karena ada plus minusnya terhadap kebijakan mendiknas tersebut.

"Misalkan ada siswa yang berprestasi kadang tak bisa diterima, karena sudah oper kapasitas, untuk solusinya dilakukan penambahan bangku. Namun, ini tentu menimbulkan biaya. Kebijakan ini juga menghapuskan Sekolah pavorit sehingga kebijkan ini sedang dievaluasi, sebab siswa yang nilainya bagus tak ada bedanya dengan siswa biasa," jelasnya.

Selain dua persoalan ini, Komisi A kata Cak Mus, juga kunker ke Inspektorat Kota Bandung, di Kota Bandung jumlah Auditor ada sekitar 80 orang tugas dan fungsinya sebagai pengendali dan pengawasan internal di bawah koordinasi kepala daerah.

"80 orang ini memberi masukan kepada 34 OPD terhadap objek pemeriksa yang dilakukan BPK. Sehingga catatan dan temuan tidak menjadi berulang-ulang di setiap tahunnya di masing-masing OPD. Karena Inspektoratnya lebih kepada pembinaan, bukan sebaiknya," beber Cak Mus.

Maka kata Cak Mus, kedua pokok penting ini akan disampaikan kepada Inspektorat dan Dinas pendidikan supaya dilakukan pembenahan, karena menjadi tugas pokok dua Instansi tersebut.* (Jok


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang