Selasa, 18 Juni 2019 14:07

Korupsi Pipa Transmisi PDAM Inhil,
Kontraktor Divonis Lebih Rendah, PNS Lebih Tinggi

Stevanus P Simalango, Direktur PT Panatori Raja divonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa sementara Edi Mufti yang merupakan PNS Pemkab Inhil divonis lebih tinggi. Keduanya didakwa dalam kasus dugaan tipikor pipa transmisi PDAM Inhil.

Riauterkini-PEKANBARU-Raut wajah Sabar Stevanus P Simalango dan Edi Mufti terlihat berbeda usai majelis hakim tipikor membacakan amar putusan. Sabar Stevanus yang merupakan direktur PT Panatori Raja, divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sedangkan, vonis Edi Mufti yang merupakan PNS Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) selaku PPK pada kegiatan pengadaan pipa transmisi itu, divonis lebih tinggi dari tuntutan. Sementara, vonis hukuman terhadap terdakwa Syafrizal Taher, selaku konsultan divonis sama dengan tuntutan.

Yang lebih menarik dari putusan majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada Selasa (18/6/19) siang itu adalah pembelian uang pengganti kerugian negara terhadap terdakwa Sabar. Dimana berdasarkan tuntutan jaksa. Uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada terdakwa Sabar sebesar Rp2,5 miliar. Dan majelis hakim memutuskan hanya Rp 35 juta.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim yang diketuai Mahyudin SH. Sabar Stevanus dan Edi Mufti di vonis masing masing 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Terdakwa Sabar juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 35 juta.

Sementara terdakwa Syafrizal Taher dihukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan, dan terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 92 juta, dan kerugian negara tersebut sudah dikembalikan.

" Perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 2 Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi," kata majelis hakim.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun jaksa penuntut, menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Teguh Prayogi SH, pada sidang tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (22/5/19) lalu. Menuntut terdakwa Sabar Stevanus dengan pidana penjara selama 6 tahun denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar atau subsider selama 2 tahun kurungan .

Terdakwa Edi Mufti dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Dan menuntut terdakwa Syarizal dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp200 juta subsider 6 bulan. Selain itu, Sahrizal juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 92.500.000, dan kerugian tersebut sudah dibayarkan terdakwa.

Seperti diketahui, perkara yang merugikan negara sebesar Rp 2,5 miliar lebih itu, bermula tahun 2013 lalu, saat Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau melaksanakan kegiatan pemasangan pipa transmisi saluran air milik PDAM.

Proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000 itu disinyalir tidak sesuai spesifikasi, Berdasarkan kontrak Rencana Anggaran Belanja (RAB), tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. atau galian tanah sedalam 1,36 meter, Padahal seharusnya galian itu,sepanjang dua kilometer.

Selanjutnya, pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Selain itu, pekerjaan yang dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, tidak selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. Namun pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda dan tidak memutus kontrak. Sehingga, dari nilai total anggaran proyek sebesar Rp3,4 miliar lebih tersebut. Ditemukan kerugian negara sekitar Rp2,5 miliar.***(har)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang