Senin, 17 Juni 2019 17:07

Anggaran Diperkirakan Defisit Rp100 Miliar, Sekda Rohul Pesankan Ini ke Seluruh OPD

Sekdakab Rohul mengirimkan pesan khusus untuk seluruh OPD setempat, setelah memperkirakan akan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp100 miliar.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) H. Abdul Haris ‎S.Sos, M.Si, mengungkapkan saat ini Pemkab Rokan Hulu sedang mengalami defisit anggaran sekira Rp100 miliar.

Abdul Haris mengatakan defisit anggaran sekira Rp 100 miliar lebih disebabkan karena ada perubahan asumsi target penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rohul hingga akhir 2019.

Ia menerangkan asumsi penerimaan Kabupaten Rokan Hulu dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) termuat di APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2019 sekira Rp 240 miliar.

Estimasi jumlah tersebut mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018, Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran 2019, serta Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 103/ PMK.07/ 2018, tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH menurut daerah Provinsi/ kabupaten/ kota pada 2018.

Namun, di pertengahan 2019, ungkap Sekda Rokan Hulu, Kementrian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/ PMK.07/ 2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH 2019.

Sekda menambahkan untuk DBH Kabupaten Rokan Hulu yang awalnya akan direalisasikan sekira Rp 240 miliar hingga akhir 2019 ini baru direalisasikan sekira Rp 170 miliar.

"Tidak hanya itu, dalam PMK baru pemerintah pusat juga akan melakukan tunda bayar DBH untuk triwulan IV (empat), sehingga kita perkirakan defisit anggaran yang akan kita alami mencapai Rp100 miliar," ungkap Abdul Haris, Senin (17/6/2019).‎

Sekda menambahkan menyikapi defisit anggaran, Pemkab Rokan Hulu tentunya akan melakukan rasionalisasi anggaran secara ketat di seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang ada di lingkungan kerjanya.

Rasionalisasi anggaran ketat terpaksa dilakukan, menghindari terjadinya tunda bayar terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan di APBD Murni 2019.‎

Untuk program dan kegiatan fisik yang belum dilaksanaan, OPD sementara waktu diimbau juga tidak mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK), sampai ada kepastian sumber dana anggaran.

"Kita imbau seluruh OPD untuk mulai melakukan efisiensi anggaran di instansinya masing-masing. Untuk anggaran yag masih bisa ditangguhkan, tangguhkan dulu pelaksanaan di tahun depan," pesan Sekda Kabupaten Rokan Hulu, Abdul Haris.***(zal)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang