Senin, 17 Juni 2019 14:12

Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Riau 2018, dua fraksi yakni fraksi Demokrat dan PAN sampaikan kritik terhadap hal itu.

Riauterkini - PEKANBARU - Terdapat beberapa point yang disoroti fraksi Demokrat dan PAN tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Riau 2018 yang perlu ditindaklanjuti oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

Seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara Demokrat, Aherson, pada gelaran yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Riau, Senin (17/06/19). Ia menyampaikan bahwa masih kurang baiknya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemprov Riau. Menurut penilaian fraksinya terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.

"Ini tampak dari sisa kas keuangan Pemprov Riau yang masih besar. Untuk itu kita meminta agar Gubernur Riau, Syamsuar menindaklanjuti terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan," Terangnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti rendahnya penerimaan pemerintah dari sisi retribusi. Ini terjadi dibeberapa OPD yang ada.

Sedangkan, Fraksi PAN melalui Juru Bicaranya, Syamsurizal, pihaknya menyoroti mengenai pendapatan daerah. Dimana 2018 Pemprov Riau menyanggupi realisasi sebesar Rp9,23 triliun. Namun realisasinya hanya Rp8 triliun.

"Itu membuktikan masih ada kelemahan terutama soal kemampuan pungutan di daerah. Hal ini menurut kami perlu dilakukan evaluasi," kata .

Sementara, belanja daerah realisaeinya juga menurun. Hanya sekitar 82,02 persen atau Rp8,46 triliun. Porsi belanja modal masih sangat rebdah realisasinya, padahal belanja modal adalah porsi untuk masyarakat.

"Kami juga melihat adanya ketidak patuhan oleh Pemprov Riau sebagaimana hasil temuan BPK, yang akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Kami minta Pemprov Riau tidak memandang sepele masalah ini," Tuturnya.***(rul)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang