Selasa, 21 Mei 2019 19:29

Korupsi Pengadaan Pipa Transmisi PDAM Tembilahan, Inhil, PNS dan Kontraktor Dituntut Berbeda

Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru sidangkan perkara korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM Tembilahan, Inhil. Jaksa tuntut tersasngka PNS dengan kontraktor berbeda.

Riauterkini-PEKANBARU-Wajah Sabar Stevanus P Simalango dan Syarizal Taher, terlihat murung. Begitu jaksa penuntut menyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Begitu juga dengan Edi Mufti, pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Indragiri Hilir (Inhil).

Ketiga terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil) inipun dijatuhi tuntutan hukuman pidana penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Teguh Prayogi SH, pada sidang tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (22/5/19).

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Mahyudin SH. Sabar Stevanus P Simalango, Direktur PT Panatori Raja selaku kontraktor dituntut hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Syarizal Taher, selaku Konsultan Pengawas. Dijatuhi tuntutan hukuman selama 4 tahun penjara, dan terdakwa Edi Mufti, selaku PPK dituntut hukuman selama 4,5 tahun.

" Menuntut terdakwa Sabar Stevanus dengan pidana penjara selama 6 tahun denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar atau subsider selama 2 tahun kurungan ," terang Teguh.

Selanjutnya, menuntut terdakwa Edi Mufti dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Dan menuntut terdakwa Syarizal dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp200 juta subsider 6 bulan. Selain itu, Sahrizal juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 92.500.000, dan kerugian tersebut sudah dibayarkan terdakwa.

" Perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 2 Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi," jelas Teguh.

Tuntutan JPU langsung dijawab ketiga terdakwa dengan menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada sidang pekan depan.

Berdasarkan dakwaan, perkara yang merugikan negara sebesar Rp 2,5 miliar lebih itu, bermula tahun 2013 lalu, saat Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau melaksanakan kegiatan pemasangan pipa transmisi saluran air milik PDAM.

Proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000 itu disinyalir tidak sesuai spesifikasi,

Berdasarkan kontrak Rencana Anggaran Belanja (RAB), tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. atau galian tanah sedalam 1,36 meter, Padahal seharusnya galian itu,sepanjang dua kilometer.

Selanjutnya, pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Selain itu, pekerjaan yang dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, tidak selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. Namun pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda dan tidak memutus kontrak. Sehingga, dari nilai total anggaran proyek sebesar Rp 3,4 miliar lebih tersebut. Ditemukan kerugian negara sekitar Rp 2,5 miliar.***(har)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang