Selasa, 14 Mei 2019 14:58

Penyertaan Modal PT. BSP,
Pansus DPRD dan PD Bengkalis Gesa Susun Ranperda

Panitia Khusus Ranperda Penyertaan Modal kepada PT. BSP bersama anggota dan Perangkat Daerah (PD) terkait melakukan rapat evaluasi terkait rencana Pemkab Bengkalis menyertakan modal di perusahaan itu.

Riauterkini-BENGKALIS- Panitia Khusus Ranperda Penyertaan Modal kepada PT. Bumi Siak Pusako (BSP) bersama anggota dan Perangkat Daerah (PD) terkait melakukan rapat evaluasi, Senin (13/5/19) pukul 14.30 WIB kemarin di ruang rapat gedung DPRD Bengkalis.

Rapat yang dilakukan Pansus adalah membahas hasil dari konsultasi Pansus setelah mendapatkan masukan dan penjelasan dari PT. BSP dan Dirjen Bina Keuangan. Pemerintah Daerah Bengkalis berencana untuk menyertakan modal di PT. BSP sebesar Rp30 miliar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu keseriusan pihak Pansus dan PD terkait melakukan pembahasan terkait isi Ranperda sebelum disahkan.

Seperti yang dikatakan Ketua Pansus Indrawan Sukmana dalam Rapat, bahwa naskah akademis menjadi lampiran penting sesuai dengan ketentuan yang ada. Di Bab I sudah dijelaskan PT. BSP adalah Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Beberapa Daerah yang kepemilikan sahamnya terdiri dari 60% Pemerintah Kabupaten Siak, 15% Pemerintah Provinsi Riau, 10% Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, H. Azmi R Fatwa menilai PT. BSP merupakan perusahaan yang membawa keuntungan. Kemudian, Adihan menganggap bahwa analisis investasi ini sangat dibutuhkan, karena dari analisis investasi pihak yang berkompetensi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menilai layak atau tidaknya memasukkan dana.

“Saya rasa dengan cara ini kita perlu juga studi banding, belajar ke daerah-daerah yang investasinya sudah jalan. Kita harus mengkaji lagi sebelum mengambil keputusan. Tidak ada salahnya kita memperdalam pengetahuan kita," tuturnya.

Selanjutnya, Kabag Ekonomi Setda Bengkalis menyampaikan mengenai analisis investasi memang belum dianggarkan di dalam APBD murni, tetapi jika sudah disepakati maka bisa dimasukkan di dalam Perubahan APBD.

“Analisis investasi ini berdasarkan Permendagri Nomor 52/ 2012, dengan melakukan tahap ini artinya kita mengikuti tahapan-tahapan hukum yang ada, sehingga ketika Ranperda nantinya disahkan tidak ada dampak hukum di kemudian hari," ujarnya.***(dik/rls)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang