Ahad, 12 Mei 2019 10:28

Sanksi Potong TPP, 11 Persen Penyelenggara Negara Bengkalis "Tidak Patuh" Sampaikan LHKPN ke KPK

Ratusan penyelenggara negara di Bengkalis terncam dipotong TPP-nya. Sanksi atas ketidak-patuhan serahkan LHKPN ke KPK.

Riauterkini-BENGKALIS- Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY menyebutkan, bahwa 88,6% pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sedangkan sebanyak 11,4% atau sekitar 27 dari 228 penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis "tidak patuh" menyampaikan laporan sampai batas waktu penambahan yang telah ditentukan. 

"Sudah 88,6% yang sudah menyerahkan LHKPN tinggal 11,4% yang belum atau lebih kurang sebanyak 27 orang ASN. Seluruh kepala perangkat daerah sudah menyerahkan semua," ungkapnya kepada wartawan, Ahad (12/5/19).

Disinggung sanksi yang akan diberikan kepada pejabat negara yang "tidak patuh", ditegaskan Sekda Bustami akan dilakukan sesuai dengan peraturan bupati yang ada, tetap diterapkan dan pertegasannya akan dilakukan secara berangsur-angsur. Bagi penyelenggara negara yang "tidak patuh" tersebut akan dilakukan pemotongan terhadap hak Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bersangkutan. 

"Atas kebijakan kita. Karena ini yang paling mudah atau instan untuk dimengerti. Dengan pemotongan TPP pejabat penyelenggara negara akan antusias menyampaikan laporan. Kemudian di tahun depan bukan LHKPN saja, tetapi juga Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sejalan, jadi sanksi itu dari tahun ke tahun akan kita pertegas. Karena sejak terakhir Maret 2019 yang menyampaikan hanya 60% namun setelah informasi pemotongan TPP ini akan dilakukan, menjadi naik hingga April terakhir ini menjadi hampir 90% yang melapor. Untuk laporan tahun 2018 tidak ada lagi penambahan waktu untuk menyampaikan LHKPN. Jadi menyisakan sekitar 11,4% lagi dan ini yang akan dipotong TPP-nya," terangnya.

Untuk diketahui, periode atau penyampaian LHKPN berdasarkan pada berkala, saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali dan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

Kemudian saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode Perubahan Jabatan, yaitu saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara (PN) setelah berakhir masa jabatan/pensiun.

Dan, batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.

Bagaimana bila PN melapor lewat dari 31 Maret?, Selama PN melapor pada tahun yang sama, LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN terlambat melapor. Tetapi apabila telah berganti tahun, PN akan dinyatakan "tidak patuh".***(dik)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang