Kamis, 9 Mei 2019 16:48

Integrasi Online, Mudah dan Transparan Pengurusan BPHTB di Bengkalis

Bapenda Kabupaten Bengkalis menyediakan fasilitas elektronik yang sifatnya online, untuk pengurusan pajak. Sistem ini diyakini lebih mudah dan transparan.

Riauterkini-BENGKALIS- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis menyediakan fasilitas elektronik yang sifatnya online, untuk pengurusan pajak diantaranya, pajak perhotelan atau restoran, tempat hiburan dan sebagainya, termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BPHTB ini sebelumnya dilakukan dengan cara manual, artinya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau wajib pajak melakukan pengurusan ke Kantor Bapenda mengisi secara manual dan petugas Bapenda pun melakukan secara manual untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan dokumennya.

Akan tetapi kondisi sekarang sudah berubah dan dilakukan secara online atau BPHTB online. Dan sekitar dua bulan lalu, Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis, Imam Hakim menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Gubernur Riau bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Provinsi Riau dan disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sifatnya Host to Host dan ini juga merupakan rencana aksi dari KPK yang harus ditindaklanjuti antara Bapenda dan BPN.

Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis Imam Hakim, melalui Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Syahruddin, SH, MM menjelaskan, saat ini proses pengurusan BPHTB itu sudah dilakukan secara online. Ketika PPAT datang langsung input ke dalam sistem, kemudian setelah diinput diterbitkan lembaran dan akan muncul nomor tagihan. Dan nomor tagihan itulah yang harus dibayarkan ke bank (manual). Namun, dalam waktu sekitar tiga pekan lagi pembayaran online dapat dilakukan. Nomor tagihan selain dibawa ke bank juga dibawa ke BPN untuk diregister ke sistem BPN.

"Terintegrasi ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda atau server dan terkoneksi antara Bapenda dan BPN serta Pusdatin baik data dari BPN maupun Bapenda seluruhnya," ungkapnya.

Nah, ASN yang akrab disapa Am ini menjelaskan, perbedaan antara BPHTB manual dan online antara lain, BPHTB sifatnya manual masih berkutat pada persoalan kertas kemudian jika secara online hanya menginput ke dalam sistem, dan sistem yang bekerja. Jika BPN melihat data yang diberikan hanya tinggal melihat melalui sistem (tinggal tekan).

Dengan BPHTB online, wajib pajak dapat menghitung sendiri berapa besarannya, dan akan dilakukan pengawasan oleh petugas sebagai upaya transaparansi. Ada langkah pengawasan yang dilakukan petugas, seperti lokasi jual obyek pajak dengan BPHTB yang berbeda-beda, karena BPHTB berdasarkan dari hari transaksi atau harga pasar bukan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) program PTSL atau prona. Dan harga transaksi atau pasar tidak tergantung pada NJOP nilai transaksi jual beli di atas Rp60 juta.

"BPHTB ini khusus untuk jual beli dan harganya fluktuasi masing-masing daerah berbeda, berbeda pula harga transaksinya dan tergantung negosiasi harga jual antara pembeli dan penjual," katanya lagi.

Transparansi dari BPHTB online antara lain disampaikan Am, bahwa masyarakat sendiri yang menentukan nilai pajaknya dan Bapenda tidak bisa menentukan berapa besarannya. Akan tetapi, Bapenda mempunyai semacam data terhadap harga transaksi satu wilayah tertentu. Kemudian dalam hal transparansi, data yang dimiliki oleh BPN dalam proses pembuatan peningkatan status dari SKGR menjadi sertifikat sudah selesai apa belum, bisa dilihat dari sistem dan tidak bisa ditutup-tutupi. Sebaliknya tidak bisa menutupi data yang ada di Bapenda.

"Selanjutnya informasi juga ngelink ke Pusdatin dan juga ngelink ke KPK, jadi dengan adanya integrasi ini, kebocoran-kebocoran dan negosiasi itu bisa dicegah secara perlahan-lahan sementara pemantauan terus dilakukan. Misalnya seperti luas tanah sekian kok hanya segini dan itu kan bisa dipantau dengan integrasi Host to Host tersebut, sesuai amanah KPK," terangnya.

Terkait dengan jumlah pencapaian penerimaan BPHTB tidak bisa diukur targetnya, karena tingginya penerimaan dari BPHTB tergantung berapa banyak pengurusan transaksi jual beli tanah atau bangunan.

"Kalau tidak ada tentu 'sepi' penerimaan ke kita. Jadi penerimaan dari BPHTB tidak bisa diukur jika tidak ada transaksi. Memang Maret ini penerimaan ada sedikit kenaikan berarti ada pengurusan dan transaksi BPHTB. Dengan BPHTB online akan lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk memantau data atau mengklik dan melihat langsung, apakah sudah lunas apa belum," katanya lagi seraya menyebutkan untuk tahun 2018 lalu penerimaan bersumber dari BPHTB lebih kurang Rp5 miliar lebih, 2017 hampir Rp9 miliar lebih, 2016 hampir Rp18 miliar.

Penerapan BPHTB secara online atau terintegrasi ini, diklaim ada kelebihan dan kemudahan bagi masyarakat. Seperti, masyarakat tidak perlu memakan waktu terlalu lama mengurus BPHTB, jika manual bisa memakan waktu hingga 3 hari namun dengan BPHTB online, dengan proses data lengkap dan kemudahan input ke sistem, kemudian terbit dan teken secara manual dan bayar ke bank, kemudian pembayaran dari bank diinput lagi ke sistem dan terbit nomor tagihan selanjutnya diserahkan ke BPN.

"Mungkin dalam waktu 1 atau 2 jam proses sudah selesai dan tidak memakan waktu lama. Kecuali berkas yang akan dilakukan pemeriksaan lebih dari 10 atau lebih bisa memakan waktu. Dengan BPHTB online Bapenda dan masyarakat merasa ada kemudahan," akunya.

Kendala yang sering dihadapi di lapangan adalah terkait dengan masih terbatas atau kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memahami informasi teknologi (IT), ketika menghadapi persoalan-persoalan yang berbenturan dengan sistem petugas akan merasa kesulitan. Kemudian terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung.

"Dalam waktu dekat kita juga akan membuka pelayanan terkait BPHTB melalui loket sebagai sarana yang baru kita siapkan. Pengurusan tidak di ruangan lagi, tetapi nanti di loket," imbuhnya.

Penggunakan BPHTB online di Indonesia berdasarkan sumber Pusdatin, saat ini yang menerapkan BPHTB online baru dilakukan 5 kabupaten, salah satunya adalah Bapenda Kabupaten Bengkalis dan khusus untuk di Provinsi Riau ada 3 kabupaten, Bengkalis, Siak dan Indragiri Hulu (Inhu).

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Indrawan Sukmana, ST menanggapi penerapan BPHTB online ini menyatakan, bahwa penerapan BPHTB online yang digagas oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis harus memudahkan masyarakat dan memutuskan mata rantai birokrasi jika dijalankan dengan benar.

Namun, dengan penerapan online jangan sampai ada oknum atau individu yang sengaja untuk memperlambat sistem yang harus berjalan.

"Kita tidak mau seperti itu. Karena sebetulnya sistem online ini bagus tapi masih ada kendala. Misalnya, jangan justru memakai sistem online malah semakin lambat pengurusannya jadi ini harus diselesaikan 'benang kusutnya' karena sudah banyak yang mengeluhkan permasalahan ini ke kita," pesannya.

Pria yang akrab disapa Kendi ini juga menyebutkan, pengurusan BPHTB masih ditemui banyak kendala dan menimbulkan masalah di daerah karena lamban menyinkronkan atau integrasi sistem Bapenda ke BPN.

"Kita juga sudah konfirmasi, jangan sampai masalah di pemerintah daerah, masyarakat yang mengurus menjadi terhambat dalam peningkatan status surat tanah ke sertifikat. Adanya masalah ini, kami meminta sebelum integrasi itu dilakukan, proses pengurusan seperti biasa tetap berjalan. Tidak mungkin untuk mengoneksikan memerlukan waktu berbulan-bulan? Kami minta pengurusan dipercepat," tambahnya.***(dik/advertorial)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang