Selasa, 7 Mei 2019 14:21

Komitmen Capai KKG dan PPRG, Dinsos P3A Rohul Gelar Advokasi dan Rapat Kerja Pokja PUG

Upaya mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu menggelar Advokasi dan Rapat Kerja Pokja‎ Pengarusutamaan Gender.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Upaya mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Advokasi dan Rapat Kerja Pokja‎ Pengarusutamaan Gender (PUG).

Advokasi dan Rapat Kerja Pokja PUG digelar di Sapadia Hotel Pasirpangaraian, Selasa (7/5/2019), menghadirkan advokasi dari Kementrian PPPA resmi dibuka oleh Bupati Rokan Hulu H. Sukiman, didampingi Sekretaris Daerah Rokan Hulu H. Abdul Haris S.Sos, M.Si.

Disela kegiatan juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama PUG dipimpin Bupati Rokan Hulu Sukiman bersama Sekda Rokan Hulu Abdul Haris, dan diikuti seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu.

Penandatanganan komitmen bersama PUG dipimpin Bupati Sukiman bersama Sekda Rokan Hulu menunjukkan bahwa‎ pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan percepatan PUG melalui PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender).

Bupati Rokan Hulu Sukiman, dalam sambutannya mengatakan PUG merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender atau KKG, melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan dan program, mulai dari tahap perencanaan, pengan‎ggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

Integrasi PUG, menurut Bupati, merupakan siklus perencanaan dan penganggaran, dan diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan PUG, sambung Bupati Sukiman, sesuai intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000, tentang pedoman pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional, serta Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

"Pada dasarnya, PUG dan pemberdayaan perempuan sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan," jelas Bupati Sukiman, Selasa.

Dalam konteks otonomi daerah, kata Bupati Sukiman, PUG tetap menjadi isu lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan program dan kegiatan semua organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, manifestasi PUG bisa berwujud kegiatan khusus perempuan maupun tercermin dari indikator kinerja hasil sektor atau implementasi strategi PUG menjadi tanggungjawab seluruh OPD.

Bupati mengharapkan adanya advokasi dan rapat kerja Pokja PUG, maka para pengambil keputusan dan anggota Pokja PUG dapat menyusun kegiatan PUG agar lebih fokus, terarah dan terpadu, sehingga target PUG di Rokan Hulu dapat tercapai.

"Sehingga terwujud kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu, baik laki-laki maupun perempuan," pungkas Bupati Sukiman.

Sementara, Kepala Dinsos P3A Rokan Hulu Hj. Sri Mulyati M.Si, melalui Sekretaris Dinsos P3A Rokan Hulu, April,‎ mengatakan tujuan dilaksanakannya agenda advokasi dan Raker Pokja PUG adalah persamaan gender.

"Artinya merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki," jelas April, Selasa.

Menurut April, untuk mencapai KKG tentunya tidak tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinsos P3A Rokan Hulu, namun harus menjadi tanggungjawab lintas OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, termasuk melibatkan instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

‎Selain itu, adanya penandatanganan komitmen bersama PUG dipimpin Bupati bersama Sekda Rokan Hulu, menurut April menunjukkan atau menegaskan bahwa‎ pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan PUG melalui PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender).

"Tentunya dengan kemampuan keuangan daerah. PPRG ini artinya setiap program kegiatan kita sedapat mungkin melibatkan perempuan, kemudian berkaitan dengan perempuan," kata April.

Menurut April, nantinya akan ada materinya, apa saja kewenangan dari masing-masing OPD terkait‎, akan ada pembagian tugas, sesuai dalam SK Pokja.

Pada kegiatan ini, Dinsos P3A Rokan Hulu sendiri hanya sebagai fasilitasi pelaksanaan pelatihan advokasi dan sebagainya. Teknisnya sendiri ada di masing-masing OPD dan ada tugasnya masing-masing, sesuai SK PUG yang telah ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu.***(Adv/Pemkab Rokan Hulu)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang