Jum’at, 19 April 2019 20:57

Catatan Rahman Rahim,
Riau Hijau, Solusi Permasalahan Lingkungan di Riau

CSO laporkan terdapat delapan permasalahan lingkungan yang dihadapi Provinsi Riau. Mnjadikan Riau Hijau menjadi salah satu solusinya.

Riauterkini - PEKANBARU - Indonesia, kita tahu, punya sejumlah pemikiran awal soal Indonesia Hijau secara menyeluruh, dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup, juga upaya 'menghijaukan' Rencana Pembangunan Jangka Manengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, selain membuat skenario pembangunan rendah karbon hingga tahun 2045.

Secara umum ruang perbaikan untuk Indonesia yang paling menonjol adalah pada sektor energi dan kehutanan. Intensitas emisi dari pembangkitan listrik adalah salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Di sektor kehutanan, ketika banyak negara anggota G20 sudah menunjukkan peningkatan tutupan hutan dibandingkan kondisi tahun 1990, kita ternyata masih kehilangan 23%. Di sektor transportasi dan bangunan, walaupun emisi kita tergolong rendah, namun ada kecenderungan meningkat, sehingga perlu diwaspadai.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang merancang RPJMN 2020-2024 dengan bertemakan 'hijau', yakni, mengutamakan perencanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai bahan pertimbangan.

RPJMN Hijau ini juga mendapat dukungan dari Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), yang dituangkan dalam Indonesia Vision 2050, yang merupakan hasil pertemuan anggota IBCSD dengan mengangkat tema "Dukungan Korporasi Dalam Penyusunan RPJMN 2020-2024".

Ini merupakan respon sektor swasta dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan terkait dengan kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Intinya IBCSD sebagai perwakilan dunia usaha akan turut aktif berperan dalam RPJMN Hijau 2020-2024.

IBCSD juga memastikan keterlibatannya dalam penyusunan rencana aksi nasional sebagai pelaksanaan dari Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengacu pada sasaran nasional.

Struktur model yang dikembangkan di Bappenas masih dalam perhitungan sektor mana yang berpengaruh dan memiliki dampak besar terhadap SDA dan lingkungan, baik secara sektoral maupun lebih luas. Seknario kebijakan ini akan bersifat aplikatif untuk daerah, misalnya di sektor energi, industri, lahan dan lain-lain. Sejak terbit Peraturan Pemerintah Nomor 46/2016 tentang Tata Cara Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, maka Bappenas wajib menyusun KLHS khusus dalam RPJMN 2020- 2024.

Penyusunan ini tentunya perlu melibatkan berbagai lintas kepentingan terkait isu lingkungan, sosial dan ekonomi yang harus diintegrasikan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Untuk mewujudakan RPJMN 2020-2024 "hijau" ini Bappenas bekerjasama dengan IIASA atau International Institute for Applied Systems Analysis, yaitu lembaga penelitian di Austria dalam RESTORE+ Project.

Terkait dengan Restore+ di Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengumpulan data melalui urun daya bersama masyarakat yang dikombinasikan dengan pemodelan tata guna lahan dan rantai pasok komoditas berbasis lahan. Tujuannya mengindentifikasi area dengan potensi restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan serta implikasinya terhadap aspek produktivitas ekonomi, keragaman hayati, emisi gas rumah kaca dan dampak sosial lainnya.***

Penulis: RAHMAD RAHIM
(Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Riau)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang