Ahad, 14 April 2019 13:35

Bawaslu Rohul Terjunkan Tim Patroli Satgas Anti Politik Uang di Empat Dapil

Untuk mencegah terjadinya politik uang di Pemilu tahun ini, Bawaslu Rohul membentuk tim satgas anti politik uang. Mereka diterjukan ke empat daerah pemilihan setempat.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN-‎ Upaya menciptakan Pemilu 2019 berjalan bersih, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menerjunkan Tim Patroli Satgas Anti Politik Uang dan Gerakan Pemilih Partisipatif, mengawasi praktik politik uang di empat daerah pemilihan atau Dapil.

Tim Patroli Satgas Anti Politik Uang dan Gerakan Pemilih Partisipatif dibagi dalam enam tim, dimana satu tim beranggotakan 3 orang dengan sebuah mobil Patroli Satgas.

Enam armada Patroli Satgas dilepas usai Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,‎ di Taman Kota Pasirpangaraian, Ahad (14/4/2019).

Armada Patroli Satgas dilepas Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, usai apel dengan tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu", didampingi Kapolres Rokan Hulu AKBP M. Hasyim Risahondua, Ketua Bawaslu Rokan Hulu Fajrul Islami Damsir SH, MH dan para Komisioner Bawaslu.

‎Ketua Bawaslu Rokan Hulu Fajrul Islami Damsir mengatakan pembentukan Tim Patroli Satgas Anti Politik Uang sesuai surat edaran Ketua Bawaslu RI Sabhan, pelepasan tim sendiri dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Tim Patroli Satgas Anti Politik Uang‎, diakui Fajrul, akan bertugas mengawasi praktik politik uang atau money politik selama masa tenang, dan meningkatkan partisipasi pemilih di empat Dapil yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, mulai 14 April sampai 16 April 2019.

"Kita bagi enam mobil ini per Dapil nanti untuk mensosialisasikan partisipasi pemilih dan mungkin gerakan-gerakan anti money politic ini kepada masyarakat," jelas Fajrul, dan mengatakan Tim Patroli Satgas terdiri sopir dan ada operator.

Fajrul mengatakan untuk laporan indikasi money politic‎ atau politik uang serta laporan masyarakat, pihaknya telah punya formula dalam mengatasi indikasi pelanggaran, sesuai mekanisme dan Peraturan Bawaslu‎ 7 tahun 2018, tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Mengantisipasi money politic, Fajrul sangat mengharapkan masyarakat benar-benar menjaga hak pilihnya sesuai hati nurani, bukan karena dipengaruhi sesuatu hal, seperti karena diberi uang.

"Silahkan salurkan hak pilih‎ di TPS nantinya, betul-betul mengedepankan hati nuraninya dalam memilih, jadi tidak ada sarana-sarana yang mungkin mengakibatkan black campaign, atau hal-hal lain," pesan Fajrul.

Diakuinya, sejauh ini Bawaslu Rokan Hulu ada menerima beberapa indikasi, namun hal itu perlu pendalaman dari laporan masyarakat, sebab money politic bukan hanya pemberian uang saja, sebab ada pemberian lain yang masuk unsur pidana.

‎Fajrul menyarankan masyarakat bila menemukan indikasi money politic di daerahnya yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuat, untuk melaporkan ke Panwaslu kecamatan atau bisa langsung ke Kantor Bawaslu Rokan Hulu.

‎Sementara, ‎Sekda Rokan Hulu Abdul Haris mengatakan praktik politik uang akan merusak sendi-sendi demokrasi. Ia berharap ke seluruh masyarakat Rokan Hulu betul-betul berpikir dengan bijak, bahwa dalam melaksanakan Pemilu harus betul-betul menggunakan hak pilihnya.

"Tanpa ada pengaruh, tanpa ada indikasi-indikasi atau hal-hal yang sifatnya menguntungkan, termasuk politik uang ini sehingga nanti diharapkan hasil yang diperoleh dari proses Pemilu ini memperoleh hasil pemimpin-pemimpin kita yang berintegritas," harapnya.

Menurut Sekda Rokan Hulu, politik uang tidak sama rata di tengah masyarakat. Seperti di tingkat masyarakat yang pengetahuan sudah menengah ke atas, mereka lebih cepat mendapat informasi sehingga tidak mudah terpengaruh.

"Tapi kita tahu mungkin di daerah-daerah tertentu yang sulit untuk mengakses informasi tidak mengetahui, bahkan mungkin tidak tahu kalau hal itu salah itu (money politic), sehingga kadang masih bisa juga terpengaruh," ujarnya.

"Jadi inilah yang harus dihilangkan secara keseluruhan, sehingga kita berharap di pelaksanaan Pemilu 2019 ini tidak lagi terjadi hal-hal yang sifatnya seperti itu, sehingga peserta yang ikut kontestan di dalam Pemilu semuanya mendapatkan hak yang sama tidak dipengaruhi oleh hal-hal seperti money politic ini," pungkas Sekda Rokan Hulu.

Sebelumnya, masih di Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota di Taman Kota Pasirpangaraian, 5 Komisioner‎ Bawaslu Rokan Hulu mendatangani Ikrar Satgas Money Politic.***(zal)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang