Selasa, 19 Maret 2019 15:01

Tanggap Abrasi,
DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,143 T ke BNPP Pusat

Usulkan penanganan abrasi Pulau Bengkalis, Pulau Rupat merupakan pulau terdepan NKRI, 16 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis konsultasi dan koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat di Jakarta

Riauterkini-BENGKALIS- Usulkan penanganan abrasi Pulau Bengkalis, Pulau Rupat merupakan pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 16 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis konsultasi dan koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat di Jakarta, Kamis (14/3/19) lalu.

Rombongan belasan anggota DPRD Bengkalis dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis H. Indra Gunawan Eet, Ph.D. Turut mendampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Radius Akima dan sejumlah pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat DPRD Bengkalis. Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Sekretaris BNPP Dr. Suhajar Diantoro, M.Si. bersama beberapa orang staf.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eet mengatakan, persoalan abrasi dan pengelolaan perbatasan harus mendapat perhatian bersama.

Pimpinan bersama Anggota DPRD Bengkalis melakukan konsultasi dan koordinasi BNPP Pusat untuk mendapatkan masukan terkait percepatan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penanganan abrasi pantai di wilayah perbatasan NKRI.

"Alhamdulilah, BNPP Pusat menanggapi masalah abrasi. Dan disetujui sepanjang 24,5 Km, insyaa Alloh akan disampaikan pada Musrenbang APBN dan APBD provinsi, diagendakan pada 2020 mendatang," ungkapnya.

Sambung Ketua DPD II Golkar ini, bahwa untuk yang paling prioritas penanganan abrasi tersebut adalah wilayah Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

"Tujuan kedatangan kami meneruskan aspirasi dari masyarakat terkait persoalan abrasi yang terjadi di Pulau Bengkalis. Kami yang hadir sebagai wakil rakyat sekaligus putra daerah yang juga masyarakat tinggal di sana tentunya merasa wajib untuk mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah Pusat. Hal ini tidak terlepas dari kecintaan kami kepada daerah yang kami tempati," tegasnya.

Untuk diketahui usulan penanganan abrasi yang disampaikan rombongan Anggota DPRD Bengkalis tersebut agar dialokasikan ke APBN mencapai Rp1,14325 triliun. Adalah, pengaman pantai Utara Pulau Bengkalis Kecamatan Bantan yaitu dari Desa Meskom-Desa Jangkang yang diusulkan ditangani sepanjang 24,5 Km dengan anggaran untuk diajukan ke APBN Rp539 miliar. Kemudian Desa Jangkang-Desa Selatbaru usul yang harus ditangani sepanjang 1,9 Km, dengan anggaran Rp41,8 miliar.

Selanjutnya usulan penanganan abrasi dari Desa Selatbaru-Desa Teluk Papal-Desa Bantan Air-Desa Muntai sepanjang sekitar 15,8 Km dengan biaya Rp347,6 miliar, pengamanan pantai dari Desa Muntai-Desa Pambang sejauh 9,9 Km dengan anggaran diusulkan ke APBN sebesar Rp149,25 miliar.

Untuk Pulau Rupat, juga diusulkan pengaman pantai Desa Kadir-Desa Putri Sembilan-Desa Tanjung Punak-Desa Teluk Rhu sepanjang 5,2 Km dengan usulan anggaran Rp41,6 miliar dan pembangunan pengaman pantai Desa Sepahat-Desa Tanjung Leban sepanjang sekitar 3 Km dengan usulan anggaran Rp24 miliar.***(dik/advertorial)

Foto : Kegiatan konsultasi 16 Anggota DPRD Bengkalis dan pengusulan penanganan abrasi pulau terdepan NKRI ke BNPP RI.


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang