Rabu, 20 Pebruari 2019 15:19

Dilantik sebagai Gubri dan Wagubri,
Fraksi PAN: Semoga Syamsuar-Edy Natar Jadi Pemimpin dengan Komitmen dan Integritas Tinggi

Selain tahniah atas dilantiknya Syamsuar dan Edy Natar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Fraksi PAN DPRD Riau berharap keduanya menjadi pemimpin yang berkomitmen dan berintegritas tinggi terhadap negeri ini.

Riauterkini-PEKANBARU- Syamsuar dan Edi Natar Nasution hari ini resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Riau oleh Presiden RI, Joko Widodo. Fraksi PAN DPRD Riau harapkan, pasangan ini bisa menjadi pemimpin yang punya komitmen dan integritas tinggi.

"Kita dari Fraksi PAN harapkan pasangan ini bisa menjadi pemimpin yang punya komitmen dan integritas tinggi, pemimpin yang mampu mengembalikan gairah pembangunan di Riau," kata Bagus Santoso, anggota Fraksi PAN kepada riauterkinicom, Rabu (20/02/19).

Selain itu, bisa membawa Provinsi Riau yang gagah perkasa, yang diperhitungkan, bukan Riau yang diam, Riau yang senyap seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

"Penting bagi kita semua untuk mendukung pemimpin yang telah dipilih rakyat dalam mengayuh tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan kepadanya hingga tuntas masa jabatan mereka," ungkapnya.

Caleg DPR RI asal Riau ini tidak lupa mengingatkan agar apa yang pernah terjadi dalam kepemimpinan Riau sebelumnya, tidak terulang lagi. Dalam satu periode, Riau dipimpin oleh tiga orang gubernur, Annas Maamun, Arsyadjuliandi Rachman dan Wan Thamrin Hasyim.

"Terjadinya gonta ganti kepemimpinan dalam satu periode ini tentu sedikit banyak mengganggu jalannya roda pembangunan dan kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian visi misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019," jelasnya.

Salah satu buktinya, setiap kali terjadi transisi kepemimpinan, terjadi pula penurunan kinerja yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi (di bawah 3 persen) dan rendahnya serapan APBD.

"Di tahun 2018 lalu misalnya, di mana terjadi peralihan dari gubernur Arsyadjuliandi Rachman kepada Wan Thamrin Hasyim, serapan APBD Riau kembali melemah, dari 88,37 persen di tahun 2017 menjadi 82,02 persen di 2018," ungkapnya.

Begitu juga sebelumnya, saat transisi dari Annas Maamun kepada Arsyadjuliandi Rachman, di saat ini sebutnya, serapan APBD sampai pada titik nadir atau terendah dalam sejarah Riau yakni hanya mampu mencapai 63,31 persen di tahun 2014 dan 68,15 persen di tahun 2015.

"Bila ditelisik kembali, ternyata secara keseluruhan pun mulai tahun 2014 hingga 2018, persentase realisasi APBD Riau lebih banyak untuk belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung (belanja pembangunan. Sebuah kenyataan pahit," jelasnya.

Dampak lain yang tak terelakkan dari pergantian kepemimpinan adalah sering bongkar pasang kabinet alias mutasi pejabat eselon di lingkungan pemerintahan Riau.

"Dalam catatan kami, di masa kepemimpinan Annas Maamun yang menjabat tidak sampai tahun, setidaknya sudah dilakukan dua kali mutasi pejabat, baik eselon II, III maupun IV. Di masa gubernur Andi Rahman, tidak kalah hebatnya juga, hampir setiap tahun dilakukan perombakan pejabat di OPD Provinsi Riau," terangnya.

Rotasi pejabat ujarnya, memang tidak diharamkan bahkan menjadi kewenangan kelapa daerah. Namun jika sering dilakukan, apalagi dalam waktu berdekatan, dampaknya tentu sangat buruk terhadap kinerja OPD secara keseluruhan.

"Banyak program dan kegiatan yang akhirnya tertunda pengerjaannya atau bahkan diubah di tengah jalan gegara mengikuti keinginan pejabat baru. Hal ini yang akhirnya menyebabkan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam rentang 5 tahun ini sulit berjalan," tutup anggota Komisi II DPRD Riau ini. ***(ary)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang