Selasa, 19 Pebruari 2019 13:17

Terjerat Pemalsuan Sertifikat Lahan,
Pengusaha Sawit Ini Dituntut 3 Tahun Penjara

Pengusaha perkebunan kelapa sawit Hinsatopa Simatupang, dituntut jaksa hukuman penjara selama tiga tahun. Ia didakwa telah memalsukan sertifikat lahan di Jalan Pramuka, Rumbai Pesisir.

Riauterkini-PEKANBARU-Hinsatopa Simatupang, seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit yang didakwa Jaksa melakukan atau turut serta memalsukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) lahan di Jalan Pramuka, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, dinyatakan jaksa terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas perbuatannya itu, jaksa pun menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.

Tuntutan hukuman tersebut, disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) Erik SH, pada sidang Selasa (19/2/19) siang di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun," jelas Erik dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Riska Widiana SH.

Atas tuntutan tersebut, Hinsatopa akan mengajukan pembelaan pada sidang Kamis lusa.

Seperti diketahui, Hinsatopa didakwa turut serta melakukan pemalsuan sertifikat SKGR secara bersama sama dengan tiga mantan lurah, yakni Gusril, Fadliansyah dan Budi Marjohan, pengacara Agusman Indris dan Poniman. Dan keempat rekan Hinsatopa ini telah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

SKGR Nomor 22/PEM/LS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dipalsukan terdakwa ini, ternyata terletak di tanah milik Boy Desvinal seluas 6.987,5 meter persegi di Jalan Pramuka RT 04 RW 04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir.

Berdasarkan nomor registrasi tersebut diketahui pihak pertama adalah Idris M dan pihak kedua Lamsana Sirait yang dikeluarkan Kelurahan Lembah Sari ternyata tidak sesuai prosedur. Pasalnya, letak tanah yang ada di SKGR tersebut ternyata berada di Kelurahan Lembah Damai, bukan di Kelurahan Lembah Sari.

Selain itu diduga tanda tangan dari sempadan yang ada di surat sempadan tanah yang satu kesatuan dengan surat SKGR tersebut atas nama Ismail diduga palsu. Hal itu sesuai pemeriksaan dokumen ke Labfor Mabes Polri pada tanggal 29 Maret 2017 dengan hasil menunjukkan bahwa tanda tangan Ismail ternyata non identik.***(har).


BERITA TERKAIT :

 

Loading...

 

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang