Senin, 11 Pebruari 2019 09:18

Bengkalis Berharap Pengelolaan Pajak P3 Diserahkan ke Daerah

Pajak Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan atau P3 masih terpusat. Pemkab Bengkalis berharap diserahkan ke daerah.

Riauterkini-BENGKALIS- Sebagai daerah yang memiliki potensi perkebunan, kehutanan dan pertambangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap otoritas pengelolaan pajak Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (Pajak P3) diserahkan ke daerah.  

  Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, Imam Hakim, saat mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Eksekutif dan FGD Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Batam, Kamis hingga Jumat, 7-8 Februari 2019.

Menurut Imam Hakim, harapan maupun usulan agar pengelolaan Pajak P3 diserahkan kepada daerah, mengingat kecenderungan DBH minyak dan gas (Migas) cendrung menurun secara signifikan. Pada sisi lain, pendanaan untuk pembangunan di daerah cenderung meningkat.

"Jika penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah kuat dan stabil, maka dampaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga menjadi stabil," ungkap mantan Sekretaris Bappeda ini.

Bimtek yang ditaja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan diikuti Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator yang menangani Pendapatan Daerah dari lebih 50 kabupaten/kota se-Regional Sumatera.

Dari Bapenda Bengkalis, selain dihadiri Imam Hakim, turut hadir Kepala Bidang Penagihan Taufik, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Syahruddin serta Kasubbag Program Boyke Lefino.

Pada kesempatan itu Imam Hakim mengatakan agar dilakukan sinergitas penguatan sumber daya manusia (SDM) demi peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang pendapatan daerah. Misalnya kegiatan pendampingan, magang maupun kursus-kursus singkat.

Bimtek dan FGD tersebut dihadiri Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI, Astera Primantu Bakti. Dalam sambutannya, Astera menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan daerah mengelola keuangan daerah lebih baik.

DJPK terus mendorong daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan, daerah melakukan perbaikan administrasi dan sistem informasi yang lebih terkini. Kemudian mendorong kerja sama yang baik antara Direktorat Jendral Pajak dengan Pemerintah Daerah.

Adapun sinergitas yang akan dibangun berkaitan dengan pendapatan daerah dari sektor pajak dengan mengimplementasikan kerjasama para pihak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Meliputi pertukaran data/informasi, telaahan/pembahasan bersama, pemutakhiran profil wajib pajak, pendampingan dan bimtek pemungutan pajak daerah.***(dik/rls) 


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang