Sabtu, 9 Pebruari 2019 18:26

Efendi Sianipar: Penempatan Putra Daerah di Perusahaan Masih Minim

Anggota DPR RI asal Riau kembaali canangkan pemberdayaan masyarakat. Efendi Sianipar mengaku penempatan putra daerah di perusahaan masih minim.

Riauterkini-PEKANBARU- Penempatan putra daerah di perusahaan-perusahaan yang ada di Riau dinilai masih cukup minim, bahkan ada beberapa perusahaan yang beroperasi di daerah kabupaten sama sekali tidak melibatkan putra daerah untuk bekerja di perusahaan tersebut.

Salah seorang aggota DPR RI asal Riau, Efendi Sianipar mengatakan, dirinya cukup banyak mendapatkan pengaduan masyarakat terkait hal itu. Bahkan ada salah satu BUMD yang beroperasi di daerah tanpa melibatkan anak tempatan.

"Banyak warga melaporkan tidak adanya pelibatan putra daerah di perusahaan yang beroperasi di sana, bahkan ada di antaranya salah satu BUMD," kata Efendi, Sabtu (9/2).

Dikatakan Efendi, pihaknya akan segera turun ke daerah tersebut untuk mendalami hal tersebut, dan juga akan bertemu dengan pihak perusahaan, agar putra daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

"Saya akan turun ke sana, dan kita lihat dulu persolannya. Jika memang ada nanti seperti yang dilaporkan masyarakat, maka kita juga akan temui pihak perusahaan tersebut," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan mengusulkan pelibatan putra daerah di perusahaan yang beroperasi di daerah, nantinya.

"Kalau bisa, 50 persen dari pekerja di perusahaan tersebut adalah putra tempatan, sehingga mengurangi pengangguran, dan mereka bisa dilibatkan secara langsung," tuturnya.

Efendi yang akan maju kembali menjadi anggota DPR RI dari Dapil Riau I ini, memprogram pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa mandiri dan berusaha sendiri.

"Kita akan memprogramkan pemberdayaan masyarakat, sehingga lebih mandiri. Seperti yang telah kita programkan sebelumnya, itu akan kita lanjutkan dan tingkatkan kembali," ujarnya. ***(ary/rls)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang